Krjogja.com - KARANGANYAR- Fasilitas pendidikan inklusi bagi anak disabilitas di Kabupaten Karanganyar kurang ideal. Selain penyediaan guru pendamping khusus (GPK) minim, puskesmas kurang maksimal melayani terapi bagi kalangan tersebut. Hal itu mengemuka dalam forum diskusi yang dipimpin Komisi Nasional Disabilitas di rumah dinas bupati Karanganyar, Selasa (28/3).

Para pejabat dihadirkan di sana dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, Disparpora, Disdukcapil dan Dinas KB. Ormas yang membidangi disabilitas menjadi audiens dalam forum tersebut.

Ketua Forum Komunikasi Buah Hati Intanpari, Hardiyanto mengatakan tak semua puskesmas di Kabupaten Karanganyar memiliki fasilitas keterapian penyandang disabilitas. Terutama disabilitas anak. Puskesmas yang memilikinya juga kurang maksimal menerapkan layanan itu. “Terapi anak di fasilitas swasta mahal. Kami mencari layanan milik pemerintah. Di Karanganyar, enggak semua puskesmas melayani itu. Ada pun juga kurang maksimal penanganannya,” kata Hardi di hadapan komisioner Komnas Disabilitas.

Fasilitas pendidikan inklusi di sekolah formal milik pemerintah diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo. Ia menyebut seluruh SDN dan SMPN belum berstatus inklusi. Meski begitu sekolah wajib menerima calon peserta didik baru dari kalangan disabilitas. "Kami memang tidak menunjuk SD tertentu agar menyandang status inklusi. Jika ada anak disabilitas ingin bersekolah, kita merekomendasi ke SD terdekat yang memiliki GPK. Sebenarnya Pemda sudah menyiapkan lahan untuk gedung SDLB. Namun tak segera direspons Pemprov. Dari SDLB, juga sebenarnya mengirimkan GPK ke SD-SD yang membutuhkan. Tapi sekarang oleh Pemprov ditarik,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinsos Karanganyar, Sugeng Raharto mengatakan terdapat 4.937 disabilitas tersebar di 17 kecamatan. Guna mendukung kemandiriannya, Dinsos berupaya menjamin hak-haknya sesuai UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ia menyadari belum semua kebutuhan disabilitas dipenuhi pemerintah. "Tahun ini sudah diterbitkan Perbup tentang Penyandang Disabilitas. Dari sisi penganggaran disiapkan sesuai kemampuan daerah. Berupa pelatihan kerja dan bantuan sosial. Kami juga berkoordinasi ke Pemprov serta pusat untuk membantu perorangan maupun lewat organisasi," katanya.

Komisioner Komnas Disabilitas Fatimah Asri Muthmainah menyebut telah menjalin kerjasama penyediaan GPK dari lulusan universitas. Satu diantaranya UMS. Para tenaga pendidik ini sangat dibutuhkan bagi kalangan disabilitas usia dini. Sebab, tak semua kalangan tersebut mengenyam pendidikan layak. "Jumlah disabilitas di Indonesia sekitar 25 juta jiwa. Hanya 30 persen tamat SD. Sedangkan 2,87 persen bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketidaksiapan sekolah menerima penyandang disabilitas membuat jurang semakin lebar. Juga ketidakmampuan anak mengakses ke fasilitas inklusi yang biasanya jauh dari rumah,” katanya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengakui bakal banyak evaluasi di bidang pendidikan berkat masukan dalam forum tersebut. Ia pun akan menata kembali layanan di puskesmas bagi penyandang disabilitas. "Komnas Disabilitas ini lembaga baru. Mereka roadshow agar dapat sebanyak mungkin masukan. Terkait penyediaan GPK, itu perlu kebijakan pusat. Menyiapkan guru harus rekrutmen. Namun apapun itu, gagasannya sangat bagus agar disabilitas ikut membangun Karanganyar,” katanya. (Lim)