Krjogja.com - PURBALINGGA - Pemkab Purbalingga masih fokus pada enam prioritas pembangunan pada 2024 mendatang. Prioritas tersebut diekstrak dari sejumlah permasalahan pokok dan hasil evaluasi sampai dengan tahun 2022 serta sejumlah isu strategis.

"Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat menjadi prioritas pertama karena angka kemiskinan masih tinggi," tutur Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Pendopo Dipokusumo, Kamis (30/3/2023).

Satu satunya cara untuk menurunkan kemiskinan, lanjut Tiwi, dengan menurunkan beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karenanya, dalam prioritas pertama itu ditentukan sejumlah target. Yakni menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, cakupan akses air minum layak, cakupan sanitasi layak, cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dan cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan program pemerintah.

Prioritas Kedua Pemkab, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkab akan berupaya meningkatkan daya saing dan omset produk usaha mikro kecil, menciptakan perluasan lapangan kerja, pemulihan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif. Juga mengembangkan komoditas sektor primer yang memiliki nilai strategis dan peningkatan kualitas pasar rakyat.

"Prioritas Ketiga, peningkatan kualitas manusia, ditempuh dengan meningkatkan derajat pendidikan anak-anak salah satu caranya meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.

Langkah itu termasuk upaya agar pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMP mendapat akreditasi yang baik. Disamping program menurunkan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS). Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan dengan mengupayakan seluruh Puskesmas terakreditasi Paripurna dan RSUD bisa naik tipe.

"Juga harus ada langkah nyata membentuk seluruh desa dan kelurahan menjadi desa dan kelurahan ramah perempuan dan anak, termasuk juga ada masukan desa paham hukum," ujarnya.

Prioritas keempat, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan dilaksanakan dengan memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, kawasan khusus, perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang. Serta peningkatan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

"Sekalipun anggaran terbatas, komitmen memelihara dan meningkatkan infrastruktur terus ada. Termasuk optimalisasi persampahan TPA dan TPS3R agar Purbalingga jangan sampai mengalamidarurat sampah," tuturnya.

Peningkatan Pelayanan Publik menempati prioritas kelima di tahun 2024 mendatang. Terkait pelayanan publik itu, bupati tetap mewajibkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa membuat minimal satu inovasi terkait pelayanan. Sumber daya manusia pada Dinkominfo didorong untuk membantu OPD lain membuat digitalisasi layanan agar masyarakat bisa terlayani mudah cepat dan murah.

Pada prioritas Keenam, yaitu penguatan desa, dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar efektif dan berdampak peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Penguatan peran masyarakat dan digitalisasi desa masuk dalam prioritas itu.

"Dana Desa juga didorong ada integrasi agar diarahkan untuk dialokasikan program-program prioritas pemerintah kabupaten," ujar Tiwi. (Rus)