KULONPROGO - Moderasi beragama akan menumbuhkan semangat untuk menjaga kerukunan umat. Oleh karena itu sesungguhnya kerukunan itu bukan hadir secara otomatis, namun harus diikhtiarkan.

"Moderasi beragama ini merupakan  hubungan umat beragama yang saling menghormati, toleransi, saling pengertian dalam bingkai NKRI. Kerukunan itu tidak terbentuk secara otomatis, tapi harus kita upayakan, yakni melalui pemahaman keberagamaan yang moderat," kata Kepala Kankemenag Kulonprogo HM Wahib Jamil SAg MPd dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) Lintas Sektoral Penguatan Moderasi Beragama, di Ruang AVA MAN 1 Kulonprogo, Kamis (25/05/2023).

Menurut Jamil saat ini ada 3 tantangan besar yang dihadapi oleh umat beragama di Indonesia termasuk di Kulonprogo. Yakni pertama, berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrim), serta mengesampingkan martabat kemanusiaan. Kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas fungsi agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik.

"Kemudian ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Untuk itulah moderasi beragama menjadi sangat penting, dengan indikator adanya komitmen kebangsaan (aman NKRI), sikap toleransi, anti kekerasan baik verbal maupun nonverbal, serta menghormati budaya dan tradisi. Sehingga tidak dibenarkan membenturkan budaya dan tradisi, agama dan budaya, serta agama dan negara,” tutur Jamil.

Pemkab Kulonprogo, diuraikan oleh Restu Dewandaru Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda setempat, mendukung penuh terciptanya kerukunan umat beragama. Salah satu bentuk dukungan itu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

“Memang imbas dari adanya berbagai pembangunan di Kulonprogo salah satunya munculkan potensi ketidakrukunan di masyarakat. Sehingga ada potensi munculnya berbagai konflik, namun hal itu dapat diatasi dengan baik. Pemkab terus berupaya meredam konflik-konflik yang terjadi. Adapun upaya yang ditempuh melalui penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Selain itu juga mengupayakan peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial,” terang Restu.

Dikatakan Restu, bentuk kegiatannya melalui Badan Kesbangpol dengan berbagai Soslialisasi antara lain FPLA, FKUB, GNRM, FBK, PPBN, Wawasan Kebangsaan, P4GN, dan lain-lain. "Diharapkan program-program tersebut dapat disinergikan dengan Kankemenag dalam mendukung Moderasi Beragama,” harap Restu.

Program Kampung Moderasi Beragama tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Antara lain Badan Kesbangpol melalui program sosialisasi yang pesertanya dapat melibatkan dari Kalurahan yang telah ditunjuk sebagai Kampung Moderasi Beragama. Sementara dari Bagian Kesra dengan Sosialisasi P4GN bagi siswa sekolah juga bisa disinergikan ke Kampung Moderasi Beragama.

Selain itu juga Dinas Kebudayaan melalui Merti Pedukuhan yang waktunya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baznas siap bersinergi dengan catatan dalam kondisi normal harus dengan 3 prinsip yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Kalurahan Kedungsari, Pengasih dan Giripeni, Wates siap ditunjuk sebagai Kampung Moderasi Beragama, namun berharap program tersebut dapat berkelanjutan. (Wid)