Krjogja.com - DEMAK - Persoalan banjir dan rob kiranya menjadi 'PR' Pemerintah Kabupaten Demak yang mendesak penyelesaiannya. Sebab jika hanya menunggu uluran bantuan dari pusat maupun pihak lain, dikhawatirkan luasan lahan maupun masyarakat terdampak banjir, rob dan abrasi semakin bertambah.

Sehubungan itu Pemkab Demak melalu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) menganggarkan Program Bencana dan Relokasi pada 2023 ini. Plt Kepala Dinperkim Kabupaten Demak H Amir Mahmud SSos MT menjelaskan, bantuan senilai uang untuk dibelikan material itu sebagai stimulan bagi keluarga yang rumahnya terdampak bencana.

Menurutnya, program tersebut dirancang mengingat Kabupaten Demak merupakan daerah yang beberapa kali dilanda bencana seperti banjir dan puting beliung. Bencana-bencana itu ada kalanya mengakibatkan rumah beberapa warga rusak, bahkan mungkin tidak bisa ditempati.

"Bantuan ini berupa uang yang harus dibelanjakan material. Karena sifatnya stimulan, maka harus ada swadaya dari warga calon penerima bantuan. Bentuk bantuan pembangunan baru berupa dinding, lantai dan atap. Sementara pondasi merupakan swadaya penerima," ujarnya, didampingi Kabid Perumahan Rondiyah SE MM MSi, Jumat (26/5/2023).

Bantuan dimaksud, menurut Amir Mahmud, diperuntukan belanja material rumah unggul sistem panel instan atau ruspin dan non-ruspin, proposal dan laporan pertanggungjawaban. "Sedangkan swadaya warga berupa tenaga tukang dan material lainnya untuk pondasi," imbuhnya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan, menurut Subkor Pendataan dan Perencanaan Perumahan Agus Cahyono ST antara lain KTP, KK, serta memiliki lahan minimal 6,3 meter x 6,3 meter lengkap dengan surat kepemilikan tanah, berikut bukti lunas pajak dibuktikan dengan SPPT PBB. Selain itu siap swadaya awal pembangunan pondasi dan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan.

Sementara tahapan kegiatan pembangunan baru rumah dan relokasi rumah terdampak bencana antara lain meliputi pengajuan usulan bantuan. Khususnya di Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung jumlah calon penerima bantuan ada 19 orang yang diusulkan.

Tahapan berikutnya adalah verifikasi data bersama pemerintah desa. Kemudian sosialisasi, verifikasi lahan dan rumah awal. Kemudian paparan hasil verifikasi, lanjut dengan cek pembuatan bowplank atau pondasi swadaya oleh calon penerima.

Kemudian pembuatan kelompok penerima bantuan, survei harga material, serta menyiapkan dokumen pencairan. Sebelum pelaksanaan program pembangunan baru rumah dan relokasi korban bencana, diselenggarakan bimtek latihan perakitan ruspin.

"Setelah itu baru penyaluran bantuan, monitoring, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban," pungkas Agus Cahyono. * (Hum Dinperkim/ssj)