Krjogja.com - YOGYA - Social Rescarch Center (SOREC) Universitas Gadjah Mada dan RPK (Rumah Politik Kesejahteraan) menggelar Seminar Nasional bertajuk Pemilu 2024: Membaca Tantangan Repolitisasi Demokrasi dan Menakar Pemimpin Masa Depan di University Club Hotel UGM Yogyakarta, Senin (05/06/2023).
Seminar nasional ini menghadirkan pembicara, Eep Saefulloh Fatah (CEO PolMark Indonesia & Konsultan Eksekutif PKB), Dr. Arie Sujito selaku (Sosiolog UGM), dan Dr. Kuskrido Ambardi (Peneliti Senior di SOREC FISIPOL UGM) dan dimoderatori oleh Risa Karmida.
Dalam sambutannya Dr. AB Widiyanta selaku ketua SOREC UGM menyampaikan bahwa acara ini merupakan momentum yang baik untuk berdiskusi mengenai demokrasi dan kepemimpinan. Seminar ini terlebih ditujukan untuk generasi milenial agar terus bisa menambah pengetahuan dan spirit untuk diterapkan di kemudian hari.
[crosslink_1]
”Bagaimana kepemimpinan mempunyai intelektualiatas yang berkualitas, Pemimpin menjadi aktor. Pemimpin masa depan adalah pemimpin yang berani, mempunyai keteguhan dan komitmen untuk memperjuangkan hak - hak manusia,”papar AB Widiyanta.
Dalam sesi diskusi Eep Saefulloh Fatah mengatakan Pemilu 2024 merupakan pemilu yang unik. Dikatakan unik karena diawali dengan pandemi dan resesi. Pemilu bisa dibilang perhelatan 10 tahunan bukan 5 tahunan, karena orang-orang udah mulai sibuk pengaruh capres.
“Sedangkan di level masyarakat, pemilu berlangsung di tengah trend yakni otonomi relatif pemilih. Mengenai politik uang, apakah politik uang itu marak atau efektif? Bisa dikatakan tidak efektif karena ternyata di masyarakat banyak yang menjawab menerima uang namun tidak pasti memilih. Tidak bisa dipungkiri pemilih sekarang semakin cerdas,”jelasnya.
PolMark Indonesia sebagai lembaga survei yang akuntabel mengeluarkan hasil survey ‘Peta Kompetisi Menuju Pilpres 2024’ menampilkan elektabilitas bacapres nasional yang dipertimbangkan masyarakat. Terdapat beberapa nama tokoh populer yang muncul dengan persentase besar, dan beberapa nama baru yang turut diperhitungkan.
“Popularitas tokoh di berbagai kanal media memengaruhi posisinya di mata publik. Para calon pemimpin ini seharusnya dilihat masyarakat, adalah mereka yang memiliki kualitas pemimpin yang kontckstual dengan perkembangan Indonesia terkini dan proyeksi perubahan di masa depan” papar Eep Saefulloh Fatah, CEO PolMark Indonesia dan Konsultan Eksekutif PKB
Senada dengan hasil survei terscbut, Dodi Ambardi sebagai seorang peneliti senior, mendapati sejauh ini secara populer kualitas kepemimpinan selalu diartikan sebagai kualitas kepribadian seorang pcmimpin, scpcerti kadar ketcegasan, kedisiplinan, kcepintaran, kejujuran, dan sejenisnya. “Hal-hal tersebut umum terjadi, namun hanya separo saja mengungkap kualitas kepemimpinan. Yang terlewat adalah kemampuan pemimpin melacak masalah pokok di Indonesia dan membecrikan visi inspiratif yang bisa menggerakan publik. Inilah pentingnya pemimpin mampu mengajak Indonesia bukan hanya bersibuk dengan basis sosialnya saja.” ujarnya.
Pemilu menjadi arena kontestasi dimana para calon pemimpin membangun dukungan dari masyarakat, yang merupakan penentu atas keterpilihan calon pemimpin. Ide dan gagasan yang dimiliki setiap calon pemimpin menjadi nilai yang diadu dalam pemilu sebagaimana seharusnya, bukan sekedar bertumpu pada popularitas tokoh semata.
Menurut Arie Sujito, Sosiolog Universitas Gadjah Mada, memilih pemimpin adalah keputusan krusial yang tidak bisa disepelekan. Bukan perihal hanya bertumpu pada popularitas calon, atau sekadar calon yang mampu membeli suara dengan uang, tetapi calon pemimpin yang seharusnya adalah dia yang nantinya bisa mewujudkan ide dan gagasannya untuk mengurai masalah bangsa, bukan sebaliknya justru melahirkan masalah bangsa.
“Atas dasar itu maka kita perlu melakukan penyadaran kepada publik betapa strategisnya pemilu melalui proses repolitisasi, karena merepolitisasi demokrasi artinya mendorong agar politik difungsikan dengan benar dan dengan dasar nilai serta tidak sekadar menjalani secara dangkal apalagi sekadar agenda rutin tanpa makna,” imbuh Arie Sujito.
Pemilu 2024 akan menjadi momentum penting dalam proses peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi kewargaan yang substansial. Berbagai peluang dan tantangan akan menyertai proses demokrasi yang harus dijalankan atas prinsip kerakyatan tersebut.
