Banyumas

Antisipasi ATHG Jaringan FKDM Harus Terbentuk Hingga Kecamatan

<div class="ecae" style=""><strong>PURWOKERTO, KRJOGJA.com </strong>– Untuk mengantisipasi  Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG),  pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kabupaten  harus segera diikuti dengan pembentukan jaringan forum serupa sampai tingkat kecamatan. Permintaan itu disampaikan Bupati Banyumas Achmad Husein, Rabu (10/8/2022) saat pengukuhan Kepengurusan FKDM Kabupaten Banyumas di  salah satu rumah makan di Purwokerto.Kepengurusan FKDM tingkat kabupaten yang dikukuhkan ini diketuai  Komisaris Polisi (Kompol) Purnawirawan Susanto, beranggotakan 19 orang dari berbagai elemen masyarakat dan lintas profesi.“Semakin banyak jaringan yang dibangun hingga kecamatan dan desa, maka makin cepat pendeteksian dini terkait ATHG. Ibaratnya, kalau yang kecil-kecili terjadi di ujung paling pinggiran bisa diantisipasi, kita bisa menyelamatkan semua kabupaten,”  kata Achmad Husein.Untuk itu bupati minta, segera dibentuk kepengurusan FKDMdi tingkat kecamatan. Pihaknya menugaskan secara khusus para camat bersama unsur Forkompincam, dan Bakesbangpol untuk segera menfasilitasi.Untuk mendukung penganggaran, Bupati juga menugaskan Bappedalitbang bisa mengusulkan dalam penganggaran di APBD perubahan maupun APBD induk 2023.Menurutnya hal-hal yang membahayakan itu terjadi tidak seketika, tapi dimulai dari yang kecil-kecil. ” Yang kecil-kecil ini, kalau kita tidak waspada dan peduli,  pasti akan membesar. Kalau sudah besar itu akan sulit ditangani,” ungkapnya.<p><!--nextpage--></p>Kinerja forum ini berhasil, jika masyarakat merasa hidup aman, tentram dan damai, baik fisik maupun non fisik.Bupati menegaskan, FKDM ini dikukuhkan bukan sebagai forum ecek-ecek atau kaleng-kaleng. Karena itu, kerja kepengurusan harus serius, dan mampu membuat program kerja yang jelas.Termasuk berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, mulai dari Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lain hingga level bawah, seperti kepala desa, pengurus RT /RW dan tokoh-tokoh masyarakat.“Pokoknya segera jalan, bangun jaringan hingga kecamatan. Kalau  tidak ada, hanya berdiri 20 orang tingkat kabupaten, percuma karena akan capek sendiri,” tegasnya.Bupati juga berpesan, untuk membuat sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas. Sehingga kalau terjadi apa-apa, tidak saling menyalahkan, karena sudah ada prosedur dan aturannya serta terukur kinerjanya. <strong>(Dri)</strong> </div>

22 menit lalu
Yogyakarta

Sambut Hari Kemerdekaan, JCM Kembali Gelar Pameran Alutsista

<div class="ecae" style=""><p> </p> <p><strong>YOGYA, KRJOGJA.com</strong> – Jogja City Mall (JCM) kembali akan menggelar pameran alutsista. Sejumlah alutsista dari TNI dan kepolisian akan ambil bagian dalam ” Independence Day Military Expo 2022′, pada 13-17 Agustus 2022.<span class="ecae-button ecae-buttonskin-none" style="text-align:left"> <a class="ecae-link" href="https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sambut-hari-kemerdekaan-jcm-kembali-gelar-pameran-alutsista/"><span>read more</span></a></span></p></div>

1 jam lalu
Yogyakarta

Atasi Pengangguran dan Kemiskinan, Penyusunan APBD dan Danais DIY Harus Ciptakan Lapangan Kerja 

<div class="ecae" style=""><strong>YOGYA, KRJOGJA.com</strong> – Komisi A DPRD DIY Ajak rakyat untuk aktif mengawasi dan mengawal pembahasan anggaran dalam penyusunan KUA PPAS untuk tahun 2023 dan perubahan APBD. Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY menegaskan hal ini jelang proses pembahasan anggaran pemda DIY yang segera di bahas pekan depan. Pembahasan untuk kebijakan umum anggaran 2023, Ada perubahan PPAS 2022 mulai Senin depan. Komisi A DPRD DIY pun mengajak rakyat untuk aktif turut mengawasi prosesnya. Menurut Eko, Komisi A DPRD DIY bersama ahli dari perguruan tinggi selama hampir tiga tahun pandemi Covid-19 melakukan pengamatan dan diperlukan respon kebijakan anggaran. Ada lima pokok masalah yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya sarana prasarana layanan kesehatan, percepatan vaksinasi booster serta peningkatan lapangan kerja dan jaminan masyarakat karena angka pengangguran naik signifikan. “Sejumlah respon kebijakan tangani dampak untuk atasi pengangguran sudah dilakukan, misalnya  kerjasama pemda DIY adakan pelatihan dan hibah kepada masyarakat, desain grafis, memasak, menjahit. Alokasi dana APBD dan dana Keistimewaan diharapkan bisa lebih fokus atasi masalah rakyat seperti kemiskinan, ketimpangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penciptaan lebih banyak lapangan kerja. Ada masalah kemiskinan jadi persoalan DIY, ketimpangan masih di atas angka 4 butuh kerja keras mengatasinya. Selain itu harga bahan pokok alami kenaikan dengan daya beli turun harga sulit terjangkau,” tandas Eko, Kamis (11/8/2022). <p><!--nextpage--></p> Sementara terkait pembahasan APBD di KUA PPAS 2023 dan perubahan 2022, Komisi A DPRD DIY memastikan APBD 2023 menjadi stimulan penciptaan lapangan kerja, begitu pula untuk perubahan di APBD 2022. Fokus utama kebijakan anggaran untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat penting agar masalah rakyat terselesaikan. “Komisi A DPRD DIY tengah menyusun Perda Pemajuan dan pembangunan desa/kalurahan dan kalurahan. Ke depan APBD DIY, dana keistimewaan, APBD Kota hingga APB Desa perlu sinkron. Ini penting. Kalurahan dan Kelurahan juga penting jadi titik pusat pelayanan publik, bisa maksimum. Penting menjadikan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Dana kesitimewaan masih moderat, harapannya lebih banyak dialirkan ke kalurahan dan kelurahan dengan fasilitas sama, dorong minimum kelurahan dan kalurahan minimum dapat anggaran Rp 1 M. Ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM dalam kelola dana mulai perencanaan hingga pertangunggjawabannya,” lanjut Eko. Ke depan, alokasi anggaran diharapkan untuk 438 desa dan kalurahan  bisa dapat alokasi sama. Hingga kini di kota alokasi baru tingkatkan kemantren. Alokasi danais bisa berbasis kampung untuk kota. Kalau desa sudah Ada APBDes, kalau kalurahan belum jadi SKPD, mantri pamong projo yang kelola selama ini. Dijelaskan posisi anggaran yang Ada di KUA PPAS, di belanja ada Rp 5,9 T dan pada Oktober ini DPRD DIY mulai pembahasan  penyusunan RAPBD agar bisa jadi APBD 2023. Secara khusus, Eko Suwanto berharap alokasi pembahasan dana pembangunan harus berbasis aspirasi masyarakat, e-katalog misalnya harus juga perhatikan bagaimana untuk konsumsi makan minum bisa dibelanjakan ke produk rakyat, untuk merchandise juga. “Melalui mekanisme belanja anggaran harapan produk ekonomi rakyat diserap, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Percepatan Pelaksanaan APBD berbasis lapangan kerja bisa berjalan,” pungkasnya. (Fxh) <p> </p> </div>

1 jam lalu