AP II Resmi Kelola Bandara Tjilik Riwut

JAKARTA.KRJOGJA.com – PT Angkasa Pura (AP II) resmi mengoperasikan Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya. Pengalihan operasi ini ditandai dengan penandatanganan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Tjilik Riwut Palangkaraya dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub.

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara ini merupakan yang pertama di Indonesia. Dengan metode kerjasama ini akan membantu  meningkatkan pemasukan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandara Tjilik Riwut saat ini sudah melayani kurang lebih satu juta penumpang per-tahunnya dan memiliki kemungkinan lonjakan penumpang. "Diharapkan pengembangan infrastruktur serta sistem manajemen kebandarudaraan yang dilakukan Angkasa Pura II, akan mampu mendorong pertumbuhan penumpang dan ekonomi di Palangkaraya dan sekitarnya," ujarnya, di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Pada kesempatan yang sama President Director Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyatakan, pihaknya akan fokus dalam mengembangkan Bandara Tjilik Riwut. Diantaranya dengan menambah luas landasan pacu dan pembangunan terminal baru. 

"Landasan pacu yang saat ini berukuran 2.600 meter persegi menjadi 3.000 meter persegi dan pembangunan terminal baru seluas 20.553 meter persegi juga sedang dilakukan," jelas Awaluddin.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti menambahkan, terkait dengan asset yang dikerja samakan pada Bandara Tjilik Riwut, totalnya mencapai Rp 3.68 triliun. Aset tersebut terdiri dalam bentuk tanah dengan luas 3.882.950 meter persegi; peralatan dan mesin dengan jumlah 3.104 unit; gedung dan bangunan sejumlah 81 unit; jalan irigasi dan jaringan sejumlah 74 unit; aset tetap lainnya sejumlah 9 unit; aset tidak berwujud sejumlah 5 unit.

"Kerja sama pemanfaatan barang milik negara untuk Bandara Tjilik Riwut layak untuk dilaksanakan karena telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan di bidang pengelolaan barang milik negara serta telah memenuhi kriteria kelayakan investasi dari aspek keekonomian," kata Polana.

Lebih lanjut Polana menjelaskan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, potensi penerimaan negara dari kerja sama pemanfaatan BMN di Bandara Tjilik Riwut berupa kontribusi tetap minimal mencapai 0,25% dari nilai wajar BMN berupa kompleks bandara yang menjadi obyek KSP dengan kenaikan sebesar 4,95% setiap tahunnya.

Pembagian keuntungan ditetapkan sebesar 3,7% dari pendapatan pertahun apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan, hal tersebut berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. (Imd).

 

 

BERITA REKOMENDASI