Aptrindo Inginkan Subsidi BBM Solar Dicabut

JAKARTA.KRJOGJA.com- Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) keberatan dengan pembatasan penggunaan volume bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Para pelaku usaha tru k itu memilih obsi pencabutan subsidi dan membebaskan pembelian volume solar.

"Untuk apa kami disubsidi  kalau harus  dibatasi. Cabut saja subsidi, biarkan kami pakai solar industri asal tidak ada pembatasan," tegas Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan di Jakarta, Jumat (19/07/2019).

Tarigan mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan langsung keinginan pencabutan subsidi BBM solar itu pada rapat dengan stakeholders terkait di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pada Senin (15/7) lalu. Rapat tersebut juga diikuti PT. Pertamina (Persero), PT.AKR Corporindo Tbk, dan DPP Hiswana Migas.

Dalam pertemuan itu, BPH Migas menyampaikan perlunya pembatasan volume penggunaan BBM solar bersubsidi terhadap truk barang yang memiliki roda di atas 6 roda. Kebijakan ini diambil, mengingat potensi adanya over kuota penggunaan jenis BBM tertentu/JBT (solar subsidi).

BPH Migas juga menyampaikan, kuota tahun ini hanya cukup untuk pemakaian sampai dengan bulan Oktober mendatang atau sekitar hanya cukup untuk tiga bulan saja. Untuk itu perlu adanya pembatasan penggunaan JBT solar subsidi.

Merespon hal itu, Tarigan menegaskan, pengusaha truk justru lebih setuju jika harga BBM jenis solar subsidi dihapuskan saja, dan truk logistik sebaiknya menggunakan harga BBM industri, ketimbang menggunakan BBM Solar subsidi namun dibatasi jumlahnya. "Subsidi BBM terhadap truk logistik selama ini tidak tepat sasaran lantaran yang menikmati subsidi tersebut bukan pengusaha angkutan atau truk logistik, tetapi justru dinikmati pengguna truk atau pemilik barang karena tarif angkutnya murah," ungkapnya.

Menurut Tarigan, selama ini perusahaan truk tidak menikmat subsidi BBM solar karena tarif angkut barang selalu mengacu pada harga BBM yang digunakan. "Karenanya, sebaiknya industri logistik tidak perlu lagi disubsidi, diserahkan saja pada mekanisme pasar," ujarnya.

Tarigan juga mengungkapkan, batasan BBM solar subsidi yang diusulkan BPH Migas kepada pengguna yaitu maskimum 200 liter dalam tiap transaksi perharinya. "Padahal, bagi truk anggota Aptrindo yang melayani rute dari dan ke luar kota, mustahil adanya pembatasan jumlah BBM dalam jumlah tertentu karena bisa memengaruhi aktivitas logistik," tegasnya.

Berdasarkan data BPH Migas, kuota JBT jenis minyak Solar tahun 2019 secara nasional sebesar 14,5 juta KL (dicadangkan 500.000 KL). Adapun realisasi Januari hingga 31 Mei 2019 mencapai 6,4 juta KL atau sebesar 45,73 persen dari kuota penetapan. 

Berdasarkan realisasi tersebut, apabila tidak dilakukan pengendalian pendistribusian JBT jenis minyak solar maka berpotensi over kuota tahun 2019. Jika hal ini tidak diantisipasi, BPH Migas menyatakan akan ada 498 kabupaten/kota yang berpotensi over kuota JBT jenis minyak solar pada tahun 2019, dan 16 kabupaten/kota yang under kuota JBT jenis minyak Solar pada tahun ini. (Imd).
 

BERITA REKOMENDASI