Asia jadi Pasar Ekspor Baru

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ekonom Perdagangan Luar Negeri dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan,  Asia merupakan kiblat baru yang berpotensi besar untuk pasar ekspor. Bahkan dengan penguatan dan perluasan kerja sama ke kawasan Asia akan membuat potensi ekspor bisa semakin besar ke depan. 

“Asia  merupakan pabrik besar baru di dunia. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika bahkan sudah menyadari hal tersebut. Karena itulah, banyak negara maju di dua benua tersebut yang mengalihkan basis produksinya ke emerging market yang ada di Asia. Pemerintah Indonesia pun dilihatnya juga sudah menyadari hal tersebut.,” kata  Ekonom Perdagangan Luar Negeri dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal, di Jakarta.

Menurutnya, menariknya Asia untuk perdagangan dunia,  karena kawasan ini akan menjadi penyumbang output terbesar pada satu dekade ke depan. Hal tersebutlah yang memungkinkan transaksi perdagangan akan mayoritas berada di Asia.  “Tahun 2030 dari sisi output, terutama emerging market di Asia—ada China, ASEAN, Jepang, Korea, dan beberapa negara besar lainnya di Asia, itu bisa menyumbang 33—40 persen output dunia,” papar Fithra. 

Berdasarkan laporan yang dirilis McKinsey Global Institute (MGI) bertajuk Asia's Future is Now. Terungkap bahwa sejak tahun 2017, sekitar 52 persen  porsi perdagangan di Asia merupakan perdagangan intra kawan. Kondisi ini menunjukkan tren pemenuhan kebutuhan pasar di Asia dipenuhi rantai pasok yang berada di dalam kawasan.  

Ditambahkan, pasar Asia sudah merupakan penyumbang terbesar dalam membentuk nilai ekspor Indonesia periode Januari—Juli 2019. China sendirian berkontribusi sebesar 15,53 persen dari total nilai ekspor Indonesia pada periode tersebut. Sementara itu, kawasan Asia Tenggara bersumbangsih sebesar sampai 22,98 persen dari total nilai ekspor pada periode yang sama. 

Untuk itulah, langkah Kementerian Perdagangan bersama stakeholder terkait untuk menggarap pasar Asia menjadi tepat. Tidak sebatas menjadi peluang baru di pasar nontradisonal, Fithra pun melihat penguatan kerja sama di pasar tradisional menjadi langkah bijak, khususnya dengan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara.  

Selain itu, Fithra mengungkapkan, kerja sama dengan pasar-pasar di Timur Tengah dan Afrika juga perlu makin digenjot. Pasalnya, kedua kawasan tersebut pun potensial dalam perdagangan dunia.  “Jadi, kita jangan membatasi diri hanya di Asia Timur karena lebih banyak, lebih baik,” ujarnya. 

Di samping itu, diingatkan agar pemerintah meningkatkan utilisasi dari kerja sama perdagangan yang sudah dibuat. Pasalnya saat ini, pemberdayaan dari kerja sama yang sudah dibentuk baru sekitar 30 persen.  

Di kesempatan berbeda, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengakui bahwa upaya mengekspor produk-produk Indonesia ke negara lain di Asia, bahkan Eropa, sudah dilakukan pemerintah bersama pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) beserta Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Pembukaan pasar dengan beragam perjanjian yang digenjot Menteri Perdagangan Enggartiasto adalah hal yang signifikan terlihat. 

Sebelumnya  Menteri Enggartiasto sendiri menjelaskan, saat ini banyak negara melakukan pembatasan perdagangan atau menerapkan hambatan baik tarif dan nontarif.

Karena itulah, Indonesia harus bergerak mencari negara-negara potensial dan menciptakan perjanjian dagang dengan mereka. Diharapkan dengan langkah ini, negara-negara tersebut akan terikat sehingga hambatan-hambatan dagang berpeluang besar menghilang.

"Kita tidak mungkin bisa berkompetisi kalau kita tertutup, tidak ada perjanjian," ujarnya.

Indonesia memang tengah berupaya keras untuk merampungkan belasan kesepakatan dagang dalam 5 tahun terakhir ini. Dalam periode 2015—2018, tercatat ada 14 perjanjian dagang yang telah dirampungkan. Beberapa di antara mereka ialah dengan Cile, Australia, Pakistan, Palestina, EFTA, dan Mozambik.

Perluasan pasar pun terus dilakukan pada tahun ini. Di mana pada tahun 2019, Kemendag menargetkan merampungkan tiga perjanian dagang di kawasan Asia.  Dengan demikian, akan ada 17 perjanjian dagang yang telah disepakati Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Jumlah tersebut jauh di atas capaian kesepakatan dagang pada periode 2004-2015. Kala itu, pemerintah hanya mampu membuat 7 perjanjian kerja sama.

"Kami targetkan, sampai akhir tahun, tiga perjanjian lain bisa selesai yaitu RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), Indonesia Korea CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), dan Indonesia Taiwan ECA (Economic Cooperation Agreemen),” tutur Enggar. ( Lmg)
 
 

BERITA REKOMENDASI