BPJS Kesehatan Diproyeksi Catat Defisit Rp9 Triliun, Bagaimana Solusinya?

JAKARTA, KRJOGJA.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memprediksi defisit pada tahun ini mencapai Rp9 triliun. Defisit ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 lalu sebesar Rp5,7 triliun.

Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, defisit ini disebabkan karena tidak sesuainya iuran yang dibayar dengan pengeluaran yang menjadi beban BPJS.

Bayu mencontohkan, penerima bantuan iuran yang seharusnya membayar Rp36.000 hanya membayar Rp23.000. Artinya, terdapat selisih Rp13.000 yang ditanggung oleh BPJS.

"Bayangkan Rp13.000 dikali‎ 92,4 juta jiwa, ‎kemudian ditambah 16 juta yang APBN, jadi 100 juta lebih," kata Bayu di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Selisih iuran juga harus ditanggung BPJS pada kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Hal ini turut mendorong pelebaran defisit yang harus ditanggung pemerintah dan BPJS.

"Kelas 1 itu Rp81.000 per bulan, tetapi kelas 2 ini hanya Rp51.000 seharusnya Rp68.000 berarti selisih Rp17.000, kemudian kelas 3 yang seharusnya itu Rp53.000 hanya dibayar Rp25.500," ungkapnya.

Defisit ini dalam 3 tahun terakhir memang selalu ditanggung pemerintah. Pada 2014, pemerintah telah memberikan dana hingga Rp3,3 triliun.

Anggaran ini merangkak pada tahun 2015 sebesar Rp5,7 triliun dan tahun 2016 yang diperkirakan mencapai Rp9 triliun. Secara total, akumulasi anggaran mencapai Rp18,84 triliun. (*)

BERITA REKOMENDASI