Data Pemicu Tarik Ulur Impor Bawang Putih

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati  melihatnya, permasalahan bawang putih sudah menjadi masalah klasik yang tidak selesai-selesai karena persoalan data. Seharusnya jika pemerintah memang mengetahui tiap tahunnya ada permasalahan kekurangan stok, keputusan impor sudah dilakukan sebelum harga merangkak naik. 

“Percuma kalau sekarang. Kalau memang mau ada penugasan ya harusnya sudah dari beberapa bulan yang lalu. Kan impor bawang putih ini prosesnya nggak cuma seminggu dua minggu impornya,” kata Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, Sabtu (30/3).

Enny mempertanyakan keputusan pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan impor. Pasalnya jika memang penugasan maka seharusnya dibiayai oleh APBN karena memang bertujuan sebagai buffer stock. Namun, ini tidak dapat terjadi dengan status Bulog sebagai BUMN.  Pada akhirnya, penugasan impor kepada Bulog sifatnya juga mengarah komersialisasi. Potensi terjadinya moral hazard pun bisa semakin besar terjadi. 

“Nanti ujung-ujungnya Bulog kasih penugasannya ke importir lain. Sama seperti kasus penugasan daging. Ujung-ujungnya bukan Bulog yang ngimpor,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat Politik Hendri Satrio, di kesempatan berbeda,  menilai langkah pemerintah memerintahkan Bulog untuk impor 100 ribu ton bawang putih adalah untuk menjaga kestabilan harga. Namun, izin impor ini di sisi lain mencederai janji politik mengedepankan pertanian lokal
Hendri mengakui, impor ini memang akan berdampak negatif terutama bagi petani bawang putih yang tidak lama menikmati tingginya harga bawang. 

Menurutnya, impor bawang sebenarnya secara tujuan ekonomi tidak masalah. Namun karena tidak diantisipasi dari awal, sehingga dibutuhkan impor bawang dalam jumlah yang banyak. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI