Ekpor Produk Halal Indonesia Hanya USD7,6 Miliar

Sementara untuk peluangnya adalah meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investor dalam kawasan industri halal. Serta mengefektifkan penyaluran dana untuk pengembangan industri produk halal dan usaha syariah. Serta meningkatkan kelas UMKM menjadi berkualitas dan bersertifikasi halal serta menggunakan keuangan syariah. Sementara untuk sertifikasi halal, menurut Susiwiyono, sangat diperlukan mulai dari hulu hingga hilir. Yakni sertifikasi halal diperlukan mulai dari bahan baku dan proses pengiriman bahan baku halal, produksi atau penyembelihan dan pengolahan halal hingga pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian harus halal.

Menurutnya jaminan produk halal dalam UU Cipta Kerja, yakni penetapan kehalalan produk oleh MUI dan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh melakukan sidang fatwa halal oleh MUI yang memutuskan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja disampaikan MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal, dan sertifikasi halal diterbitkan oleh BPJPH .

Susiwiyono juga menegaskan, sertifikasi halal untuk usaha mikro kecil, ( UMK) tidak dikenakan biaya. Kewajiban bersertifikat didasarkan atas pernyataan pelaku UMK sesuai standar halal nyang ditetapkan BPJPH. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI