Holding BUMN Migas Berpotensi Rugikan Negara, Ini Sebabnya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ekonom Faisal Basri menyayangkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Pertamina. Faisal menilai, PP yang menjadi landasan hukum dialihkannya saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk kepada PT Pertamina (Persero) itu justru akan membuat pekerjaan rumah Pertamina semakin berat.

Menurut Staf Pengajar Universitas Indonesia (UI) tersebut menyatakan, tugas Pertamina yang utama adalah menekan jumlah impor minyak mentah maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini jumlahnya mencapai 734.000 barel perhari (bph). Caranya dengan terus mencari cadangan dan menambah produksi dari lapangan minyak yang baru untuk diolah menjadi BBM demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasalnya, dengan terus menerus melakukan impor minyak, maka defisit perdagangan Indonesia menjadi naik. "Sepanjang 2017, defisit perdagangan minyak kita sebesar 14,7 miliar dolar Amerika Serikat. Efeknya lari ke rupiah yang terus melemah, cadangan devisa yang tergerus, dan macam-macam. Jadi tugas Pertamina itu sudah sangat berat, dan di tengah tugas berat itu dia ditambahi pekerjaan mengambil PGN," tegas Faisal di Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Faisal menilai, sebagai perusahaan publik sebenarnya PGN sudah berada di jalur yang benar karena menerapkan prinsip good governance dalam menjalankan operasinya. "Mengapa PGN ini justru dibiarkan diambil oleh perusahaan nonpublik? (Kalau) hanya mau menjadikan Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia dan masuk dalam Fortune 500, itu tujuan yang semu, bukan tujuan dari keberadaan perusahaan negara," tegasnya.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu menambahkan, dirinya memiliki hasil kajian yang dilakukan oleh para akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang menyatakan holdingisasi BUMN Migas di bawah Pertamina justru akan merugikan negara. Hasil kajian tersebut sudah diserahkan oleh Prof Dr Sri Adiningsih, akademisi dari UGM yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden Joko Widodo.

Menyikapi telah diterbitkannya PP Holding BUMN Migas tersebut, menurut Faisal, sudah menjadi tugas para akademisi atau teknokrat untuk mengingatkan kepala negara atas kebijakan publik besar yang akan diambilnya. "Para teknokrat yang ada di dalam lingkaran Presiden ataupun yang ada di luar itu sudah tugasnya mengingatkan," ujarnya.

Faisal mengaku tidak akan heran jika di kemudian hari ada upaya menggugat kebijakan pemerintah dalam membentuk holding BUMN Migas ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu dia menyarankan PP No 6 Tahun 2018 tersebut seharusnya bisa dibatalkan.(Imd)

BERITA REKOMENDASI