Holding BUMN Perlu Aturan yang Harmonis

JAKARTA (KRjogja.com) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebutkan harmonisasi peraturan untuk pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai ada titik terang pada bulan depan.

JK menuturkan, pembentukan holding BUMN perlu aturan yang disesuaikan. Saat ini tim sedang mengharmonisasikan peraturan pemerintah (PP) dengan aturan lain.

"Jadi memang butuh waktu karena harus diparaf oleh beberapa menteri. Saya kira mungkin bulan depan tentu sudah lebih jelas harmonisasinya tinggal harmonisasi saja antara aturan ini dan itu sehingga jangan berbenturan dengan yang lain," jelas JK, saat ditemui di kantor Wakil Presiden, Jakarta (30/9/2016). (*)

BERITA REKOMENDASI