Holdingisasi BUMN untuk Ketahanan Bisnis Global

JAKARTA (KRjogja.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan,  bahwa holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan semata-mata strategi pengurangan pemberian suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau mekanisme pengurangan saham negara sebagai inbreng saham pada BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan.

“Harus dipahami penggabungan BUMN ini dimaksudkan  untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan, terutama dalam persaingan global,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas kedua membahas rencana holdingisasi BUMN di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Rapat Terbatas tersebut, dihadiri beberapa Menteri, diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Sebelumnya Presiden mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat mengambil peran sebagai lokomotif penggerak roda perekonomian nasional. Indonesia harus segera mempunyai peta jalan yang jelas untuk mewujudkan BUMN yang besar, kuat, dan lincah.Karena itu, lanjut Presiden, setiap tahap mulai tahapan persiapan sampai proses di korporasi, harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan baik.

Presiden menegaskan, bahwa pembentukan holding BUMN bukan untuk menghilangkan BUMN. Ia menyebutkan, holdingisasi bukan privatisasi. “Ini berbeda. Tidak menghilangkan status BUMN pada perseroan yang menjadi anak perusahaan yang sahamnya diinbrengkan. Dan juga tidak menghilangkan atau mengurangi portfolio saham negara secara absolut,” tegas Presiden seraya menjelaskan, penekanan ini perlu disampaikan agar tidak keliru nantinya. (Sim)

 

BERITA REKOMENDASI