Industri Rokok ‘Babak Belur’ Dihantam Covid 19

JAKARTA, KRJOGJA.com – Wabah Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, telah mengacaukan program pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesehatan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No.152/PMK.010/2019 tentang kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang ditandatangani pada 18 Oktober 2019.

Dalam PMK tersebut pemerintah menaikan cukai hasil tembakau sebesar 23%. Selain itu juga menaikan harga jual eceran (HJE) sebesar 35%. Kenaikan tersebut adalah yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan kondisi diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Dengan adanya kenaikan cukai, berdampak pada semakin meningkatkan harga rokok per batang maupun per bungkus, sehingga masyarakat mengurangi konsumsi rokoknya.

“Teorinya dengan menaikan cukai dan harga jual eceran rokok pemerintah ingin membatasi konsumsi masyarakat terhadap rokok. Harga jual rokok meningkat tinggi baik per batang maupun per bungkus. Sehingga masyarakat akan menghentikan konsumsi rokok. Namun kenyataannya tidak seperti itu.. Akibatnya masyarakat beralih ke rokok yang lebih murah dengan kadar nikotin yang tinggi,” kata Ketua Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar kepada pers kemarin, di Jakarta.

Sulami Bahar mengakui, kenaikan cukai dan HJE rokok masing masing sebesar 23 dan 35% tersebut telah mengurangi produksi dan penjualan produk rokok sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga mengakibatkan perubahan pola konsumen beralih ke rokok yang terjangkau harganya, dan yang dikhawatirkan mereka beralih ke rokok illegal.

BERITA REKOMENDASI