Industri Rokok ‘Babak Belur’ Dihantam Covid 19

Akibatnya jika tujuan PMK No. 152/2019 adalah untuk kesehatan, ternyata tidak tepat. Selain itu, rokok illegal semakin marak dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan tidak tercapai. Sebaliknya rokok legal berkurang sebesar 15% atau lebih parah karena dampak Covid-19. Itu berarti pendapatan pemerintah dari cukai rokok pun berkurang sebesar 15%.

“Jadi dengan dikeluarkannya regulasi kenaikan tarif cukai di PMK No. 152, itu sekarang ini sudah berdampak pada penurunan produki hingga 15%. Sebaliknya dengan tarif cukai yang tinggi itu tidak menjamin bekurangnya perokok bahkan bisa jadi itu malah merugikan negara karena mereka yang tidak sanggup membeli rokok mahal akan beralih kepada rokok murah atau ilegal,” kata Sulami.

Pada kesempatan tersebut, Sulami Bahar juga menolak anggapan jika perokok rentan terhadap penyebaran Covid-19. “Sekarang dengan adanya wabah Covid-19 walaupun orang tidak merokok pun juga akan kena. Artinya itu bukan hanya karena rokok orang kena Covid. Bukan karena rokok orang itu jadi tidak sehat,” jelasnya.

Menurut Sulami Bahar, Industri hasil tembakau justru telah membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penghentian penular Covid-19. Hal ini terbukti dengan adanya keputusan pemerintah melalui PMK No 19/2020 yang mengijinkan pemerintah daerah menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk membiayai kegiatan pencegahan penularan Covid 19 di daerahnya masing masing-masing.

“Malah pemerintah itu mendapatkan kontribusi dari rokok. Saat ini diakui atau tidak rokok itu benar benar kontribusinya (dalam pencegahan Covid-19) itu nyata,” tegas Sulami.

BERITA REKOMENDASI