Industri Tembakau Tolak PP Nomor 109/2012, Berikut Alasannya

JAKARTA,KRJOGJA.com- Para pelaku industri hasil tembakau (IHT) yang terdiri dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) dan Forum Masyarakat lndustri Rokok Seluruh Indonesia (FORMASI) menolak revisi Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012). Pasalnya bila direvisi akan menyulitkan produsen baik untuk memproduksi maupun penjualan.

Selain itu bila direvisi  maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja ( PHK) 7 juta orang. Selain itu, diperkirakan pada tahun 2020 pemerintah terancam tidak akan mendapatkan penerimaan negara dari Industri Hasil Tembakau (IHT) sebesar Rp 200 triliun karena banyak  produsen rokok banyak yang tutup. Selama 5 tahun ini dari 90 ribu tenaga kerja pabrikan sudah di PHK sedangkan produsen roko dari tahun 2007 mencapai 4000, sekarang tinggi 400 produsen.

“Sebenarnya PP 109/2012 itu sudah bagus walaupun banyak kejanggalannya, tetapi kalau revisi, maka akan membuat menghambat produsen dan akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan bahkan penerimaan negara dari industri tembakau sebesar Rp 200 triliun akan hilang karena banyak pabrikan yang tutup,” kata Ketua Imum GAPRINDO, Muhaimin Moeftie di Jakarta, Rabu (6/11).

Dikatakan,  Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa revisi PP 109/2012 berencana untuk memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen dan melarang total promosi dan iklan di berbagai media termasuk tempat penjualan, dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak.

Ironisnya, hingga saat ini tidak ada upaya yang kongkrit dari KEMENKES RI untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya rokok dan mencegah akses penjualan, khususnya bagi anak-anak, sebagaimana sudah dimandatkan dalam PP 109/2012 pasal 6. lndustri seakan-akan menjadi satu-satunya pihak yang dihukum, sedangkan faktanya pencegahan perokok anak-anak merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk Kemenkes.

”Kami sepakat dan mendukung regulasi untuk mencegah anak-anak mengonsumsi produk tembakau sebagaimana tercantum dalam PP109/2012, mereka bukan target konsumen kami. Bahkan, pelaku industri‘ secara sukarela telah menjalankan program sosialisasi kepada para mitra ritel untuk tidak menjual produk tembakau kepada anak-anak. Kami menilai bahwa Pemerintah, khususnya KEMENKES RI bahkan belum melakukan upaya kongkrit dalam mencegah perokok anak. Ini seoIah-olah kami dihukum akibat kelalaian mereka dalam menjalankan tugasnya,’ ujarnya.

Sementara itu Ketua Imum GAPPRI  Henry Najoan mengatakan, beban IHT sangat berat bila tetal di revisi PP tersebut, karena baru-baru ini melalui PMK No. 152/2019, Pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif cukai yang sangat tinggi sebesar 23 persen dan harga eceran sebesar 35 persen yang akan diberlakukan mulai Januari 2020. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. 
Tekanan pada industri tentunya akan mengancam seluruh mata rantai produksi yang terlibat, mulai dari tenaga kerja dan bisnis di bidang perkebunan, baik itu para petani tembakau dan cengkeh; para tenaga kerja pabrikan; hingga pekerja dan pemilik toko ritel; serta lini usaha Iain yang terkait. 

”Kami mempertanyakan komitmen dari Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang baik jika IHT terus diberikan tekanan mulai dari kenaikan cukai yang eksesif dan sekarang tiba-tiba dikejutkan dengan rancangan revisi PP 109/2012 yang sama sekali tidak pernah melibatkan para pelaku industri. Secara proses tentunya hal ini dianggap gagal karena Kemenkes tidak pernah melakukan konsultasi publik dalam penyusunannya," ujarnya. ( Lmg)

 

BERITA REKOMENDASI