Menhub Berkomitmen Sederhanakan Proses Periznan Usaha Kepelabuhanan

JAKARTA.KRJOGJA.com -Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmennya untuk menyederhanakan proses perizinan agar lebih cepat guna memudahkan para pengusaha pelabuhan.

Saya janjikan kecepatan, karena dengan adanya kecepatan dari pengurus perijinan, maka para pemilik pelabuhan juga akan cepat mendapatkan hak-haknya yaitu ijin usaha dan sertifikat dan itu bisa dijaminkan,” tegas Menhub saat menghadiri acara perayaan 5 tahun berdirinya Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) di Ballroom Hotel J.W. Marriott, Jumat (21/02/2020) malam.

Selain itu, Menhub juga akan berusaha mempermudah dan mempersingkat proses konsesi yang akan dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan dengan menurunkan tim khusus.

“Kalau tadi dikeluhkan proses konsesi itu memakan waktu lama, mungkin kita bisa buat satu tim kecil, mengurus proses itu berapa lama, kemana saja, dan siapa saja yang harus ditemui. Kami akan coba membuat suatu format yang lebih sederhana,” jelas Budi Karya Sumadi.

Kementerian Perhubungan menerapkan Kebijakan Pelabuhan Nasional, dalam upaya mendorong investasi swasta dan iklim persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan pelabuhan, serta agar dapat mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan meningkatkan perlindungan lingkungan maritim.

Adapun Kebijakan Kepelabuhanan Nasional yaitu menghapus monopoli,
menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar pelabuhan, pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dengan pembentukan otorias pelabuhan. Yang terakhir adalah mengakomodasi otonomi daerah.

“Ada upaya-upaya yang kita lakukan sebagai suatu arahan presiden. Bahwa kita tidak boleh lagi monopoli, jadi kita berikan swasta dan Pemda peluang yang seluas-luasnya,” ungkap Menhub.

Pada kesempatan ini Menhub Budi juga menyampaikan apresiasinya terhadap ABUPI sebagai asosiasi yang mengayomi pengusaha-pengusaha pelabuhan secara baik. Menhub berharap agar pihak swasta semakin termotivasi untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun Indonesia.

“Kita memang mendorong agar swasta bersemangat untuk membangun indonesia. Pemerintah membutuhkan partner swasta, dengan adanya ABUPI ini pasti anggotanya mendapatkan suatu pengayoman yang lebih baik. Saya yakin kalau ada semangat-semangat yang bagus dari swasta maka semua pelabuhan akan dikelola secara profesional. Kalau profesional maka dipastikan memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan,” kata Menhub.

Saat ini tercatat ada 200 Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang terdaftar di Ditjen  Perhubungan Laut (Hubla), Kemenhub. Dari jumlah itu, tercatat sebanyak 68 perusahaan jadi anggota ABUPI yang tahun ini merayakan  Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5.

“Sudah 8 BUP mendapat konsesi, sedangkan 7 BUP masih proses konsesi. Bahkan ada yang sudah 4 tahun belum selesai juga. Kita berharap kepada Pemerintah/Kemenhub untuk membantu mamfasilitasi mempercepat pengurusan konsesi BUP tersebut. Sudah lama proses itu dilakukan, dan sampai sekarang mereka belum mendapatkan konsesi itu,” kata Ketua Umum ABUPI, Aulia Febrial Fatwa dalam sambutan  perayaan HUT ke-5 ABUPI.

Ketika ditanya mengenai sulitnya BUP mendapatkan konsesi, Febri mengatakan, bahwa kepemilikan hak atas tanah/ lahan menjadi syarat dari Kemenhub untuk peroleh konsesi. Masalah lahan ini harus diselesaikan dengan lembaga lain, seperi Kementerian Agraria dan Tata YRuang (ATR). Kemudian masalah lingkungan dengan Kementerian LHK dan masih banyak lagi.

“Naik jika terkait investasi kepelabuhanan, Kemenhub alangkah baiknya menjadi leading sector untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas,” kilah Febri.

Masalah adminitrasi dan izin konsesi ini harus dipercepat, karena terkait dengan kemudahan investasi yang dicanangkan Presiden Jokowi. “Lalu BUP harus investasi fisik yang padat modal. Karenanya hak kepemilikan lahan sangat penting,” katanya.(Imd

BERITA REKOMENDASI