OJK Masih Lakukan Moratorium Tidak Terbitkan Izin Usaha Baru

YOGYA, KRJOGJA.com – Kehadiran pinjaman online (pinjol) makin menjamur di tengah pandemi Covid-19 satu sisi bak oase di tengah padang pasir yang menjadi penolong semtara masyarakat. Sebab masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi dampak dari pandemi ini. Namun dibalik semua kemudahan pinjol ternyata sangat banyak kerugian yang diterima oleh konsumen, terutama yang terjerat pinjol ilegal.

“Setiap hari kita menerima SMS, WhatsApp dan iklan di media sosial mengenai pinjaman tanpa bunga tanpa agunan begitu mudahnya begitu menariknya. Bagi konsumen tertentu, pinjol dianggap sebuah peluang yang menarik untuk diambil terutama bagi konsumen yang sedang terdesak masalah keuangan,” kata Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DIY Dwi Priyono di Yogyakarta, Minggu (14/11/2021).

Dwi menyampaikan sering terjadi jangka waktu peminjaman di pinjol tidak sesuai dengan apa yang di dipilih konsumen,. Semisal konsumen memilih jangka waktu satu bulan akan tetapi ketika keluar jangka yang disetujui pinjol hanya 5 hari. Selain itu, nominal uang yang diterima konsumen tidak utuh senilai yang diajukan akan tetapi langsung dipotong untuk biaya administrasi dan lain sebagainya.

“Hal yang sangat meresahkan konsumen adalah ditakut-takuti dan diancam datanya akan disebarluaskan penagih hutang pinjol ilegal. Sehingga konsumen akan merasa malu hingga ada yang sampai bunuh diri karena tidak mampu menerima tekanan dari penagih hutang pinjol ilegal,” tandasnya.

Lebih lanjut, Dwi menyatakan pinjol seharusnya di bawah Otoritas Jasa Keuangan OJK, namun masih banyak perusahaan penyedia pinjol tidak mendaftar di OJK. Untuk itu konsumen harus proaktif mencari tahu informasi tentang penyedia pinjol apakah resmi atau tidak apabila ingin menggunakan jasa tersebut. Ada perlindungan terhadap konsumen pinjol sesuai dengan Undang Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

OJK

BERITA REKOMENDASI