Pengangguran, Tantangan Bonus Demograsi RI di Tahun 2030

JAKARTA, KR JOGJA.com – Pada 2030 diperkirakan hampir 70 persen penduduk Indonesia akan berada di usia produktif, yaitu usia antara 15 hingga 64 tahun. Diharapkan dengan usaha bersama  dan bertanggung jawab, serta dapat memanfaatkan bonus demografi agar bisa memberikan manfaat bagi bangsa.

“Kita tidak akan pernah berpikir bahwa bonus demografi akan menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Tantangan untuk itu tidak kecil, sehingga dibutuhkan strategi dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan dalam satu kolaborsi sehingga tantangan ini dapat dijawab bersama sama menjadi lebih mudah,”kata  Direktur Eksekutif Indonesia Business Links (IBL) Yayan.dalam webinar Kemitraan dalam Meningkatkan Peluang Ekonomi Kaum Muda di Jakarta,  Kamis (17/12).

 

Yayan mengungkapkan, melihat tantangan tersebut, IBL melalui Program Skilled Youth 4 menggandeng Puskamuda UI untuk melakukan kajian tentang kemitraan bagi peningkatan peluang ekonomi anak muda. Kajian ini fokus kepada dua hal, yaitu: kesiapan bekerja dan kewirausahawan dimana akan dilihat beberapa aspek utama seperti akses, soft skills, kemitraan, GESI, technology informasi, dan literasi keuangan.

 

Sementara itu, Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia Puni A. Anjungsari mengungkapkan, sudah lebih dari 1.000 anak muda yang menerima manfaat dari program Skilled Youth 4. Program Skilled Youth 4 adalah program kolaborasi Citi Indonesia dan Indonesia Business Links (IBL) yang didukung oleh Citi Foundation, ditujukan bagi generasi muda berusia 16-25 tahun di sejumlah wilayah di Jawa Barat yaitu Bekasi, Cikarang, Kerawang, Bandung, dan Purwakarta.

 

“Kami sangat menyambut baik inisiatif yang dilakukan Indonesia Business Links (IBL) dan dari hasil yang diperoleh, pendampingan bagi generasi muda merupakan salah satu faktor utama dari program Skilled Youth. Selain itu, aspek inklusif dan keberagaman juga mempunyai peran yang penting dalam pengembagan potensi generasi muda kedepannya dan bertujuan memberikan dampak yang serentak dan berkelanjutan bagi para generasi muda di wilayah yang menjadi sasaran program ini,”katanya.

 

Nenurut Puni, Citi Indonesia pada tahun depan akan mulai mengembangkan aspek inklusif dan keberagaman yang menjadi peran penting dalam pengembangan potensi anak muda yang kedepannya akan menjadi acuan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Citi Indonesia.

 

Kaum muda menjadi salah satu kelompok yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Peluang untuk bekerja semakin sempit dan juga kesempatan berwirausaha menjadi terbatas. Karena itu, perlu ada kemitraan yang inklusif untuk mendorong kelompok muda bisa berwirausaha di masa pandemi dan juga pasca-pandemi.

 

Sementara Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangungan Nasional Mahatmi Parwitasari Saronto, mengatakan bahwa COVID-19 berdampak besar pada kondisi angkatan kerja pada 2020. Dalam visi Indonesia 2045, pemerintah menargetkan 90 persen angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas.

 

“90 persen tenaga kerja kita dapat bekerja di lapangan kerja dengan keahlian menengah ke atas. Untuk mendorong produktifitas, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan diharapkan mencapai 65 persen. Sama seperti Vietnam sekarang,” ujar Mahatmi

 

Menyadari kondisi dan tantangan target tersebut, strategi yang akan ditempuh pemerintah terdiri dari tiga poin, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keahlian tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan mendorong fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja untuk keluar masuk pasar kerja tanpa terdampak besar pada kesejahteraan.

 

“Untuk poin pertama, pemerintah akan mendorong pemulihan dan transportasi ekonomi dengan memulihkan sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pariwisata, pengembangan wilayah pusat pertumbuhan seperti kawasan industri, mendorong investasi, menumbuhkan UMKM,” tutur Mahatmi.

 

“Poin kedua, pemerintah akan mendorong perbaikan skill development sistem yang ada sekarang, dengan mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi agar lebih berbasis kerja sama industri termasuk pembenahan informasi pasar kerja,” sambungnya.

 

Untuk melakukan itu semua, maka harus ada kerja sama antar berbagai pihak. Menurut pandangan Mahatmi, industri harus menjadi pihak terdepan dalam pengembangan keahlian tenaga kerja. Intinya adalah bagaimana membuat tiap angkatan kerja dapat menyesuaikan keahliannya dengan industri. Sehingga, tidak tertinggal dalam perubahan lapangan kerja.

 

Poin ketiga, dilandasi pada proses reformasi ketenegakerjaan untuk menciptakan ketenagakerjaan yang kondusif dengan membenah regulasi dan reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, serta perbaikan sistem pendidikan.

 

“Kita tidak bisa berbicara mengenai angkatan kerja yang lain, jika angkatan kerja kita tidak sehat dan tidak memiliki kemampuan hard skill dan soft skill yang mumpuni. Hal ini didapat dari dunia pendidikan dari sekolah. Untuk mengatasi pengangguran usia muda, strategi di atas bisa didekati dengan dua jalur, kita bekali kaum muda dengan keterampilan bekerja dan keterampilan untuk berwirausaha,” beber Mahatmi.

 

Kemitraan yang inklusif untuk meningkatkan ekonomi kaum muda harus didukung oleh lingkungan. Kajian yang dilakukan oleh IBL bekerjasama dengan Puskamuda Universitas Indonesia ini menghasilkan empat rekomendasi agar hal tersebut bisa tercapai yaitu dari sisi kebijakan dan regulasi.

 

Direktur Puskamuda UI Rissalwan Lubis mengatakan, rekomendasi pertama yaitu adanya grand design dan peta jalan peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan pemberdayaan ekonomi pemuda, baik di tingkat pusat maupun daerah.

 

Rekomendasi kedua, harus ada pelembagaan atau kelompok aksi di daerah agar kemitraan berjalan. Rekomenasi berikutnya adalah penguatan peran pendampingan pemuda yang memiliki potensi (asset) dan kemampuan sebagai agen perubahan (agency). Sedangkan rekomendasi keempat dari aspek Gender, Equality, and Social Inclusion yaitu  memegang teguh prinsip No One Left Behind, dengan cara mengedepankan kepentingan kelompok yang mengalami eksklusi sosial atau termarjinalkan dari sistem sosial-ekonomi.

 

“Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta pengusaha punya kontribusi besar untuk mendorong ekonomi pemuda. Caranya dengan meningkatkan soft skill serta literasi keuangan kaum muda. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberdayaan kaum muda,” kata Rissalwan. (Lmg)

 

 

 

 

BERITA REKOMENDASI