Pengusaha Vs UMP, Tuntutan dan Kebijakan yang Harus Dipenuhi

SAAT pergantian tahun, Upah Minimum Provinsi kembali diperbarui. Secara umum, perubahan UMP biasanya cenderung naik. Perubahan ini secara langsung akan mempengaruhi pekerjaan di dalam perusahaan. Salah satu bagian yang terkena imbas adalah Bagian Personalia, karena mereka harus menyesuaikan besaran gaji yang diterima pegawai dalam perusahaan dengan UMP yang telah berubah.

Isu lain terkait dengan perubahan UMP yaitu perbedaan kenaikan atau besaran UMP antar daerah. Satu daerah, misalnya DKI Jakarta memiliki UMP yang lebih besar daripada DIY Yogyakarta. Hal ini seringkali menjadi perbincangan di kalangan pegawai. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui apa itu Upah Minimum Provinsi (UMP), agar dapat menanggapi isu-isu tersebut dengan baik.

Apa itu UMP atau Upah Minimum Provinsi?

Menurut Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penentuan upah minimum pada setiap tahun bertujuan sebagai jaring pengaman dalam rangka menciptakan kehidupan yang layak, bagi pekerja di Indonesia. Penentuan upah minimum ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dari Gubernur, Bupati/Walikota beserta Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan pengupahan sendiri terdiri dari perwakilan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah.

Apa itu Gaji Pokok?

Gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan perusahaan dan karyawan itu sendiri. Penetapan Upah Minimum didasarkan pada beberapa hal sebagaimana berikut:

Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

KHL dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan yang pada dasarnya seperti pangan 2100 kkal per hari, papan/ perumahan, sandang/ pakaian, pendidikan dan sebagainya.

Dalam penetapan KHL tersebut, Dewan Pengupahan melakukan survei di wilayahnya. Dengan survei, diharapkan dapat diperoleh data yang seakurat mungkin tentang kebutuhan hidup yang layak yang diperlukan di daerah/ wilayah tertentu. Mengingat kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda-beda.

Misalkan saja, untuk mendapatkan pangan 2100 kkal/ hari, seorang pekerja di Jakarta harus membayar Rp100.000 sementara pekerja di Yogyakarta hanya perlu membayar Rp =36.000. Contoh lainnya, untuk mendapatkan papan yang layak, seorang pekerja di Jakarta harus membayar Rp700.000 hingga Rp1.300.000 untuk sewa kos perbulan, sementara di Yogyakarta, sewa kos per bulan dapat diperoleh mulai dari Rp400.000.

Oleh karena itu, upah minimum regional pun berbeda-beda nilainya. Namun, tidak hanya KHL saja yang mempengaruhi besaran nilai UMP, daya beli serta inflasi yang terjadi pun menjadi faktor penentu nilai UMP.

Produktivitas 

Produktivitas pekerja yang ada dalam satu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda. Misalkan saja, Jakarta yang sifatnya individualistis, izin bekerja akibat ada tetangga yang melakukan hajatan sangat minim sekali. Sementara di daerah lain bisa jadi hal ini lebih sering terjadi.

Tentu produktivitas karyawan, akhirnya akan memengaruhi produktivitas perusahaan. Sehingga pada akhirnya pun akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar pegawainya. Diharapkan ada timbal balik yang setimpal karena jika biaya pegawai tidak diiringi dengan produktivitas, maka dikhawatirkan akan timbul kehancuran bisnis karena kerugian material yang dialami perusahaan.

Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan UMP dihitung juga berdasarkan i) data inflasi dan ii) pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti pada tahun 2018 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa inflasi pada tahun tersebut adalah 3,72%, sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional adalah 4,99%. Mengacu kepada dua angka tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan UMP tahun 2020 naik sebesar 8,51%.

Realistis atas Tuntutan Buruh dan Pengusaha

Adakalanya buruh menuntut upah minimum yang lebih tinggi. Seperti pada tahun 2018 Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menyatakan, walau tidak sepenuhnya sama dengan tuntutan buruh, pemerintah telah berusaha agar keputusan yang diambil, dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak (buruh, pengusaha dan lain sebagainya).

Seperti misalnya, penetapan UMP terutama di DKI Jakarta memang belum sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh buruh. Namun, pemerintah menganggap nilai kenaikan UMP tersebut sudah cukup tinggi serta realistis. Semua pihak patut menggaris bawahi kata realistis, terutama jika melihat situasi industri saat ini.

Mengingat Pemerintah juga harus menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk diantaranya berusaha memenuhi harapan pengusaha. Kenaikkan upah yang terlalu tinggi akan berbahaya bagi kelangsungan usaha dan iklim bisnis secara umum. Dengan menjaga agar upah minimum regional tetap dalam nilai yang rasional, pemerintah bertujuan agar perusahaan dapat memetakan keuangan dan anggarannya dengan lebih baik. Pada akhirnya, hal ini pun akan memiliki dampak yang positif pada perkembangan ekonomi nasional serta pada perluasan lapangan kerja.

Kebijakan yang Harus Diterapkan di Perusahaan

Sebagai warga negara yang baik tentu saja, Anda harus mengikuti ketentuan upah minimum provinsi ini di dalam perusahaan Anda. Namun, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan agar penerapan UMP ini berdampak baik pada perusahaan Anda:

Anda harus melakukan sosialisasi kepada pegawai tentang UMP dan bahwa perusahaan Anda memenuhi hak pegawai sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sehingga, karyawan memiliki pemahaman yang sama dengan perusahaan tentang kenaikan gaji. Diharapkan juga, karyawan memiliki pemahaman yang sama terkait perbedaan UMP di masing-masing daerah sehingga tidak memiliki penilaian yang buruk kepada perusahaan atas perbedaan kenaikan gaji dengan daerah lainnya.

Anda harus menjelaskan konsekuensi atas kenaikan gaji tersebut kepada pegawai. Konsekuensi tersebut antara lain: adanya kenaikan pajak penghasilan, kenaikan BPJS dll, yang pada akhirnya memiliki manfaat kepada pegawai. Hal ini penting, supaya pegawai mengetahui, kenapa ada peningkatan potongan atas upah yang mereka terima seiring dengan kenaikan upah yang terjadi.

Anda harus memotivasi pegawai, agar meningkatkan kinerjanya seiring dengan kenaikan upah yang mereka terima. Agar pegawai memahami, bahwa biaya yang ditanggung perusahaan semakin besar. Oleh karena itu, agar tetap bertahan dan sustain, maka dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, terutama dari pegawai. Dengan demikian diharapkan produktivitas perusahaan dapat meningkat dan berbanding dengan kenaikan upah yang diberikan kepada pegawai.

Anda dapat menggunakan software payroll Indonesia untuk memudahkan Anda melakukan perubahan dalam perhitungan gaji terkait dengan perubahan upah minimum yang terjadi setiap tahunnya. Dengan aplikasi digital seperti Talenta, Anda hanya perlu melakukan pembaharuan pada beberapa variabel dan secara otomatis perhitungan gaji bagi masing-masing pegawai di update secara simultan. Demikian juga dengan perhitungan pajak dan BPJS. Tentu saja, hal ini akan membuat pekerjaan Bagian Personalia menjadi lebih praktis dan akurat sehingga pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. (*)

BERITA TERKAIT