PPJI Usulkan Pernikahan ‘Hampers’, Ini Maksudnya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua DPD PPJI DKI Jakarta Siti Djumiadini dalam acara Jakarta Barat menggelar simulasi pernikahan di masa pandemi Covid-19 sekaligus peluncuran aplikasi digital Nikahinaku, Kamis (20/7/2020) berharap pemerintah mengijinkan model pesta pernikahan sistem hampers. Kegiatan yang digelar di Graha Finelink, Jakarta Barat tersebut dihadiri oleh Ketua DPD PPJI DKI Jakarta Siti Djumiadini, anggota DPD RI Dapil Propinsi DKI Jakarta Fahira Idris dan Ketua Umum DPP PPJI Irwan Iden Gobel.

Ketua DPD PPJI DKI Jakarta Siti Djumiadini mengatakan sejak muncul pandemi Covid-19 di Tanah Air, praktis kegiatan wedding tidak ada lagi. Industri-industri yang bersentuhan langsung dengan wedding seperti event organizer, dokumentasi pernikahan, dekorasi dan catering terkena imbas yang sangat berat. Karena itu sejak awal Mei, PPJI DKI Jakarta terus berupaya mencari cara dan bentuk wedding yang cocok untuk ‘menghidupkan’ kembali industri wedding ini. Terutama terkait tata cara pelaksanaan pesta pernikahan yang sesuai dengan masa pandemi Covid-19.

“Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Pemrov DKI Jakarta, juga industry-industri yang terlibat langsung pada pesta pernikahan, bagaimana caranya agar industri wedding ini dapat beroperasi kembali,” kata Siti Djumiadini yang akrab dipanggil Dini di sela simulasi pesta pernikahan dan peluncuran aplikasi digital Nikahinaku yang digagas DPC PPJI Jakarta Barat di Graha Finelink.

Intinya, sebenarnya dalam berbagai even apapun termasuk pesta pernikahan, pemerintah tidak menginginkan adanya perkumpulan massa, konsentrasi massa, kerumunan banyak orang. Larangan ini bertujuan untuk menghindari penularan virus corona.

Dini mengakui pada Mei, perkumpulan para pengusaha dibidang wedding mulai dari event organizer, MC, catering, dokumentasi, dekorasi dan lainnya yang bersatu dalam GP3I (Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia telah menyusun protap kesehatan wedding sesuai imbauan Kementerian Kesehatan. Protap ini sudah disebar ke semua anggota dan pelaku industri wedding.

Tetapi protap yang disusun waktu itu adalah wedding dalam bentuk buffet. Bentuk buffet ini ternyata masih memiliki peluang risiko terhadap terjadinya pengumpulan massa.

BERITA REKOMENDASI