RI Harus Tangguh Hadapi ‘Turbulensi’ Ekonomi Global

JAKARTA, KRJOGJA.com – Dewan Pertimbangan Presiden, Prof Dr Sri Adiningsih mengatakan Indonesia harus memiliki ketangguhan untuk menghadapi turbulensi  ekonomi global.

"Hal itu akibat  perang dagang Amerika Serikat dan China, dari kedua negara raksasa ekonomi dunia tersebut hingga kini telah memicu turbulensi ekonomi global. Stabilitas dan fundamental ekonomi Indonesia harus terjaga dengan baik," ungkap Prof Dr Sri Adiningsih MSc mengawali ceramahnya berjudul 'Kekuatan Perekonomian Indonesia di Tengah Turbulensi Ekonomi Global' pada seminar nasional yang diselenggarakan Program Pascasarjana Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) di Kampus II Moestopo, Bintaro, Jakarta, Sabtu (20/10).

Menurut Sri Adiningsih  Indonesia memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang bertugas menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang ekonomi. KSSK bertugas mengoordinasikan pemantauan stabilitas keuangan, menangani krisis sistem keuangan, dan menangani permasalahan bank sistemik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun krisis. Sedangkan anggota KSSK ialah Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

"Usaha menstabilkan ekonomi dilakukan dari dalam dan luar negeri secara simultan. Dari dalam negeri dilakukan pembangunan infrastruktur yang berbasis memajukan perekonomian rakyat luas, kebutuhan sembako tercukupi, menekan inflasi, fiskal sehat, hutang luar negeri terjaga, dan hutang pemerintah prudent."

Dari luar negeri upaya stabilitas ekonomi dilakukan melalui kemitraan dengan negara-negara seperti China, Singapura, dan Jepang. Kontribusi keuangan Indonesia di Ching Mai Initiative Multilateralized (CMIM) sebesar US$9.104 miliar. Adapun kerja sama Bank Indonesia dan Otoritas Moneter Singapura dalam bentuk repo dan local currency swap senilai US$10 miliar. Kesepakatan Bank Indonesia dengan Bank Sentral Jepang dalam bentuk amendemen perjanjian kerja sama Bilateral Swap Agreement (BSA) dengan nilai fasilitas swap sebesar US$22,76 miliar.

Sri menambahkan, hasil usaha menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial nasional antara lain, pertama, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada posisi 5-10% di atas Turki, Thailand, Malaysia, Singapura, dan di bawah India, Vietnam, China, Filipina. (Ati)

 

BERITA REKOMENDASI