Soal Harga Ayam Butuh Perpres

JAKARTA, KRJOGJA.com – Merosotnya harga ayam potong ras di kalangan peternak belakangan ini, sebenarnya bukan fenomena baru. Untuk setahun ini saja, anjloknya harga ayam potong sejatinya sudah mulai dirasakan sejak September 2018. Fungsi  Kementerian Pertanian (Kementan) pun dipertanyakan karena tidak memberi sinyal kepada Kementerian Koordinator Perekonomian terkait kondisi ini hingga berujung parah.

“Kondisi seperti ini mesti diselesaikan dengan perpres. Kemenko Perekonomian harusnya mendorong adanya perpres. Cuma selama ini kan nggak ada sinyal dari Kementan,” ucap  Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Yeka Hendra Fatika,  di Jakarta.

Menurut kondisi terus fluktuatifnya harga ayam tidak bisa diselesaikan hanya dari hulu ataupun hilir. Solusi yang komprehensif diperlukan lewat kebijakan setara dengan peraturan presiden (perpres). Namun sebelum itu dibutuhkan pula sinyal yang jelas dari pihak yang mengetahui kondisi di hulu, yang tak lain adalah Kementerian Pertanian.

Berdasarkan pengamatannya, kondisi kerap anjloknya harga ayam dikarenakan suplai yang berlebih dibandingkan kebutuhan. Kondisi over suplai disebabkan peternak maupun pengusaha terus membuat kandang sehingga meningkatkan suplai hingga kondisinya kini mencapai 68-70 juta per minggu. Padahal, permintaan ayam di pasaran kurang lebih hanya 60 juta ekor per minggu. 

Selain mengatur kandang ayam agar tidak terus meningkatkan suplai, Yeka menyatakan, konsumsi pun harus ditingkatkan. Soalnya konsumsi ayam per kapita cenderung stagnan di angka 12 kilogram per tahun. Jauh di bawah negara-negara lain. 

Kondisi over suplai inilah yang harus diserukan Kementan kepada Kemenko Perekonomian agar semua pihak bergerak. Tujuan akhirnya, perpres yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah harga ayam dapat terbit. 

Dikatakan, pihak-pihak yang mesti terlibat dalam masalah over suplai ayam ini, utamanya adalah Kementerian Pertanian yang mesti memberi sinyal masalah di hulu. Peran Kementerian Kesehatan pun diharapkan guna mempromosikan konsumsi ayam terkait masalah gizi. Kemendag maupun BKPM juga harus berperan.
Sebelumnya Yeka telah mengungkapkan, masalah utama anjloknya harga ayam sampai sempat menyentuh Rp 5.000 per kilogram bersumber dari over suplai. 

“Adanya surat edaran tanggal 26 Juni 2019 untuk memotong DOC (day old chiken) artinya Kementan mengakui adanya kelebihan suplai itu,” ujarnya.

Sebelumnya juga  Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi, menyebutkan, kelebihan bibit ayam potong (day old chiken/DOC) sudah terjadi sejak awal tahun. Di mana produksi DOC di Indonesia saat ini sebesar 68 juta per minggu, sementara kebutuhan DOC hanya 60 juta.

“Itu dari awal tahun memang sudah ada kelebihan DOC-nya dibanding dengan kebutuhan DOC-nya. DOC ini nanti dibesarkan menjadi ayam, otomatis ayamnya juga kelebihan,” katanya pada wartawan, di kesempatan berbeda .

Produksi ayam yang berlebih itu pun dinilai menjadi penyebab tertekannya harga ayam sampai sempat menyentuh Rp 5.000 per kilogram. Kondisi ini diperparah karena Kementan sempat salah memprediksi terkait dengan persediaan dan permintaan  ayam.

“Jadi, Kementan itu sebenarnya menginformasi jumlah sediaan anak ayam, tetapi tidak menghitung demand-nya,” keluhnya.

Kondisi over suplai ini diamini pula oleh Ketua Umum Pinsar, Singgih Januratmoko. Menurutnya kelebihan pasokan yang membuat harga ayam jatuh sudah mulai terasa sejak 9 bulan yang lalu. Namun, kondisinya justru makin parah hingga belakangan. 
“Memang kemarin itu stok di kandang banyak sekali. Jadi, harga ayam sampai Rp 5 ribu per kilogram selama 2 mingguan,” ujarnya. 

Meskipun optimistis harga ayam bisa kembali menyentuh harga referensi Kemendag pada minggu depan, ia meminta ada kebijakan yang mampu meningkatkan konsumsi ayam per kapita secara nasional. Harapannya dengan peningkatan konsumsi, problem anjloknya harga ayam tidak lagi terulang.  ( Lmg)

 

BERITA REKOMENDASI