Soal Penetapan Harga Batubara Perlu Langkah Strategis

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua Kebijakan Publik Ikatan Ahlli Geologi Indonesia (IAGI), Singgih Widagdo mengatakan, pada dasarnya persoalan harga batubara domestik adalah persoalan visi jangka panjang sehingga hal itu mestinya telah ditetapkan oleh pemerintah, jauh sebelum PLTU Batubara mendominasi bauran energi di Indonesia.

"Itulah pentingnya pemerintah membuat langkah strategis untuk menetapkan formulai harga batubara bagi pasar domestik (domestik market obligation/ DMO)," kara Singgih di Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Kebijakan Harga Batubara Acuan (HBA), menururutnya, memang menjadi salah satu keberhasilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Termasuk, pembayaran royalti batubara yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh pengusaha tambang batubara, sebelum menjual ke pihak lain.

Pemerintah, kata Singgih, seharusnya memisahkan antara harga batubara di dalam negeri dengan harga batubara untuk kepentingan ekspor. Memisahkan harga jual batubara untuk pasar domestik dan ekspor, bukan saja mempertimbangkan nilai ekonomi semata, tapi juga menjadi rasional bagi masyarakat dalam menilai pemerintah mengelola sumberdaya alam untuk kepentingan sebesar-besar rakyat.

"Sebagai eksportir batubara terbesar di dunia, Indonesia semestinya dapat memainkan perannya dalam mempengaruhi harga batubara di pasar internasional," tutur Singgih sambil menyinggung soal perbedaan harga antara pasar domestik dan ekspor, idealnya menjadi pemikiran kepentingan oleh berbagai pihak, seperti Kementeriaan ESDM, Kementerian Keuangan, Pemda, dan juga investor pertambangan.

Awal 2018, Kementerian ESDM telah menetapkan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen dari rencana produksi tahun 2018 yang disetujui. Dengan penetapan itu, maka kewajiban DMO naik menjadi 121 juta ton, sekaligus mempertegas batas atas produksi tahun ini sebesar 485 juta ton. (Ful)

BERITA REKOMENDASI