Bencana Alam, Negara Rugi Rp126, 7 Triliun

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membuka diri untuk menimba pengalaman dari negara-negara Iain mengenai pembiayaan bencana. 

“Kami ingin belajar dari Filipina yang sudah mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan daerah, belajar dari Maroko yang sudah mengasuransikan UMKM dan rumah-rumah penduduk berpenghasilan rendah” ungkap Sri Mulyani. 

Dijelaskan, pada tahun anggaran 2019 mendatang, semua gedung pemerintah akan diasuransikan, meski belum termasuk rumah-rumah penduduk menengah dan bawah karena mekanisme asuransi untuk itu belum tersedia. 

Diungkapkan, selama ini penanganan bencana di Indonesia masih sangat tergantung pada APBN dan APBD, bahkan harus merelokasi anggaran.  “Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat. Sebuah strategi jangka Panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap bencana alam. khususnya dari sisi fiskal” kata Sri Mulyani. 

Adapun besaran kerugian dan pendanaan yang diakibatkan oleh bencana, di antara tahun 2004-2013, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 126,7 triliun rupiah. 
Sementara dalam  12 tahun terakhir, pemerintah rata-rata menyediakan dana cadangan untuk bencana sebesar Rp 3,1 triliun rupiah. Sementara bencana alam besar seperti gempa dan tsunami di Aceh tahun 2014 mencapai Rp 51,4 triliun rupiah. 

“Jurang pembiayaan tersebut menjadi salah satu sebab Indonesia terpapar risiko fiskal akibat bencana alam,” tegasnya.

Ditambahkan, selama ini  fokus terbesar ketika bencana terjadi adalah bagaimana membantu korban, melakukan recovery Ian melakukan rekonstruksi. 
Sedangkan untuk,  pembiayaan bencana hanya cenderung fokus pada tahap emergency, recovery dan rekonstruksi, sehingga relatif tidak menyentuh pembiayaan daIam aspek transfer risiko.

"Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan bencana menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan peta atau roadmap  untuk  pembiayaan dan asuransi risiko bencana, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang” kata Sri Mulyani. (Lmg)

 

 

BERITA REKOMENDASI