Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya tak Berdampak Sistemik

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Keuangan( Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya  berdampak tidak sistemik. Pasalnya dalam melihat risiko sistemik dan memicu krisis di sistem keuangan, perlu melandaskan pada UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"Di dalam UU PPSKS Nomor 9 tahun 2016 ini didefinisikan [Pasal 1 UU itu] bahwa krisis sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang gagal jalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, dan itu ciri-cirinya ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan," kata Menkeu Sri Mulyani pada  acara pertemuan KSSK, di Jakarta, Rabu (22/1).

Dikatakan, berdasarkan UU PPKSK, lembaga jasa keuangan yang dapat memicu krisis keuangan ini spesifik ditunjukkan ke bank, karena diklasifikasikan dengan ukuran aset, luas jaringan dan kompleksitas transaksi dan keterkaitan dengan sektor keuangan lainnya.
"Yang tadi ukuran aset, modal, jaringan, apabila dia gagal, dapat berakibat keseluruhan sistem perbankan dan jasa keuangan ikut terancam gagal. Itu kita gunakan sebagai rambu-rambu menetapkan apakah suatu persoalan di sektor keuangan atau jasa keuangan itu berdampak sistemik atau tidak," tegas Sri Mulyani.

Dalam Pasal 1 itu, disebutkan bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Terkait dengan lembaga penjaminan polis, Menkeu menjelaskan pihaknya tengah menyusun lembaga tersebut guna menciptakan kepercayaan terhadap asuransi dan bisa mencegah moral hazard. Kemenkeu akan belajar dari penjaminan yang dilakukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) bagi perbankan. "Tim kami di Kemenkeu masih proses dan menggodok untuk bisa menjalankan [amanat] UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasurasian."

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otiritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, kasus PT Asuransi Jiwasraya tidak berdampak sistemik. “Dalam Undang Undang kita yaang telah memuat tentang sistemik itu kalau kasusnya perbankan,” katanya.

Dijelaskan, bila menimbulkan berdampak sistemik dalam keuangan keseluruhan,  itu juga tergantung size nya. Makin besar size, maka besar dampak yang ditimbulkan. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI