Insentif Mendorong Investasi

Dalam webinar tersebut juga menampilkan 3 narasumber yaitu Rosan P. Roslani (Ketua Umum KADIN Indonesia), Darussalam (Konsultan Pajak DDTC), Heru Yoga Saksama (Direktur Peraturan Perpajakan 1, Ditjen Pajak Kemenkeu RI). Bertindak selaku moderator A,irullah Setya Hardi (Wadek 3 FEB UGM/Wakil Ketua 1 ISEI Cabang Yogyakarta). Hasil dari webinar tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

 

PMK Nomor 18 Tahun 2021 telah mereformasi tiga ketentuan perpajakan dalam hal meningkatkan pendanaan investasi. Pertama, penghapusan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dari dalam negeri. Ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, baik dividen yang diterima dari dalam maupun luar negeri.

 

Syaratnya, investor dalam negeri tersebut harus menginvestasikan kembali minimal 30% laba setelah pajak atas dividen yang diterimanya. Apabila kurang dari batasan tersebut, maka wajib pajak dalam negeri tetap dikenakan PPh atas dividen yakni 15% untuk wajib pajak badan, dan 10% untuk wajib pajak orang pribadi.

Kedua, penghasilan setelah pajak dari suatu badan usaha tetap (BUT) di luar negeri atau penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap dikecualikan dari objek PPh. Kebijakan ini hanya berlaku untuk wajib pajak dalam negeri dengan ketentuan penghasilan setelah pajak diinvestasikan kembali di Indonesia dengan ketentuan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.

BERITA REKOMENDASI