Laporan Keuangan BPK, DIY Termasuk Tiga Daerah Tercepat di Indonesia

YOGYA, KRJOGJA.com – DIY termasuk dalam tiga daerah tercepat di Indonesia yang mengumpulkan laporan keuangan unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kantor BPK DIY Yogyakarta, Selasa (3/3/2020).

“Kecepatan penyusunan laporan milik Pemda DIY itu terjadi karena dukungan kerjasama berbagai pihak. Kerjasama yang baik antara BPK dan Inspektorat beserta jajaran Pemda DIY telah memberikan kontribusi yang baik pada penyusunan laporan,” kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwana X.

Sultan meminta keterbukaan dari BPK untuk tetap menjalin komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin di temukan. Tindakan itu perlu dilakukan karena pihaknya berharap Pemda DIY melayani masyarakat dengan lebih baik. Semua itu bisa dilakukan apabila dilandasi dengan profesionalitas dan adanya sinergi yang baik antara Pemda DIY dan BPK.

Sri Sultan berharap pemeriksaaan yang dilakukan oleh BPK pada keuangan Pemda DIY dapat berjalan lancar sesuai harapan. Mengingat selama ini Pemda DIY selalu membangun kerjasama dengan BPK dalam upaya melakukan pemeriksaan.

“BPK membantu kita meningkatkan performance dan membantu menindaklanjuti temuan dan rekomendasi terkait pemeriksaan,” ujar Sultan.

Sementara itu, Kepala BPK RI Wilayah DIY VM Ambar Wahyuni mengungkapkan, laporan yang unaudited yang diserahkan Pemda DIY terdiri atas 7 laporan. Laporan tersebut diantaranya, Laporan Neraca, Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Catatan Laporan Keuangan, Laporan Silva dan Perkembangan Ekuitas. Pemeriksaan laporan tersebut akan mulai dilakukan pada Kamis (5/3/2020). Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada DPRD pada (23/4/2020) mendatang.

“DIY sudah 9 kali WTP, oleh karena itu, diharapkan untuk pemeriksaan 2019 ini kembali meraih WTP. Hal itu sangat mungkin terjadi, mengingat pemeriksaan interim yang sudah menunjukan review yang bagus. Masih ada waktu selama 60 hari untuk memperbaiki hasil laporan sebelum LHP dilaksanakan,” tambahnya.

Ambar berharap, melalui transparansi keuangan DIY maka kesejahteraan masyarakat akan makin meningkat. Selain itu, efektivitas keuangan negara bisa tepat guna dan tepat saraan.

“DIY sudah WTP 9 kali, mudah-mudahan laporan 2019 bisa jadi WTP yang ke 10. Sehingga DIY bukan hanya tertib administrasi saja, tapi juga kesejahteraan masyarakat meningkat,” ungkap Ambar.(Ria)

BERITA REKOMENDASI