Malas Salurkan KUR, Bank Bakal Didenda

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah mempertimbangkan pemberian sanksi bagi bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendorong penyaluran bantuan kredit usaha tersebut kepada sektor produksi yang lebih bermanfaat bagi pengembangan unit usaha kecil.

"Kami tidak menghalangi mereka untuk memberikan pinjaman, tapi kami anjurkan bank untuk menyalurkan ke produksi lebih banyak, kalau tidak dilakukan, kami denda saja," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Darmin mengharapkan penyaluran KUR lebih banyak kepada sektor produksi untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat kecil, meski bank penyalur lebih suka menyalurkan kredit tersebut kepada sektor perdagangan karena lebih memberikan imbal hasil yang lebih menguntungkan.

"Pegawai bank lebih menarik untuk memberikan kredit sektor perdagangan karena kreditnya naik terus. Kalau KUR tidak menarik. Makanya ubah aturannya, jangan kinerja diukur soal debet kredit," katanya.

Untuk itu, dia menjelaskan pemberian sanksi ini bukan merupakan upaya untuk menghambat bank dalam menyalurkan KUR, namun agar pemberian KUR ini lebih tepat sasaran kepada sektor produksi sesuai dengan tujuan pemerintah.

"Jangan selalu melihat penalti membuat menghambat, karena tidak sehat, kalau kredit diberikan untuk sektor perdagangan," ujar Darmin. (*)

 

 

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan plafon penyaluran KUR di 2019 mencapai Rp140 triliun.

 

Iskandar Simorangkir mengatakan sampai dengan 30 November 2018 mencapai Rp 118,4 triliun atau setara 95,7% dari target 2018. Dengan begitu, realisasi penyaluran KUR masih tersisa Rp1,6-2 triliun lagi sampai mencapai target. (*)

 

 

 

 

 

BERITA REKOMENDASI