Masih Dibahas DPR dan Pemerintah, Ini Usulan IKPI Terhadap RUU KUP

JAKARTA, KRJOGJA.com – Sebagai mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) turut memberikan sejumlah masukan terkait Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang saat ini masih dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan memaparkan, pada pasal 27, khususnya terkait ketentuan pengaturan sanksi denda 100% dalam Pasal 27 ayat (5d) dan ayat (5f) disarankan untuk dihapus, karena wajib pajak yang mencari keadilan tidak sepatutnya dikenakan sanksi denda.

Namun jika tetap ingin dipertahankan, maka demi keadilan, wajib pajak juga diberikan imbalan atas kesalahan fiskus dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Besarnya imbalan dan persyaratannya sama persis dengan ketentuan dalam pengenaan sanksi denda.

“Kalau dari kami, usulannya ini tidak perlu dikenakan 100%. Toh ini juga upaya hukum yang luar biasa bagi wajib pajak dalam mencari keadilan,” kata Ruston Tambunan dalam diskusi panel yang menjadi rangkaian kegiatan ulang tahun IKPI ke-56, Jumat (27/8/2021).

BERITA REKOMENDASI