Mengerucut, Pembentukan Kluster Ekonomi Indonesia-Australia

JAKARTA,KRJOGJA.com – Indonesia dan Australia berkomitmen untuk bekerja sama di berbagai bidang. Bukan hanya memanfaatkan pasar masing-masing, tetapi juga menyasar pasar negara ketiga atau pasar dunia. Prinsip kerja sama ini dikenal dengan economic powerhouse.

Komitmen ini terungkap pada penutupan putaran ke-7 perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA).‎

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua Tim Perundingan Indonesia, Deddy Saleh, sementara Delegasi Australia dipimpin oleh Trudy Witbreuk.

"Prinsip ini terus digodok dan akan diperjelas nantinya dalam berbagai program kerja sama di bawah Chapter Economic Cooperation,” jelas Deddy Saleh, Sabtu (27/5/2017).

Menurut Deddy, pada putaran ke-7 perundingan IA CEPA Indonesia dan Australia berhasil menyelesaikan perundingan dengan menghasilkan pembahasan yang cukup positif di semua grup pembahasan, termasuk isu terkait kerja sama ekonomi (economic cooperation/EC). Dengan demikian, kedua delegasi optimistis dapat menyelesaikan perundingan di akhir tahun 2017.

Salah satu perkembangan baik dari putaran ini adalah disepakatinya elemen yang akan menjadi dasar penyusunan konsep teks kerja sama ekonomi (EC).

EC ini merupakan bagian integral dari perundingan dan yang membedakan IA CEPA dari Free Trade Agreement (FTA) lainnya. Pada FTA hanya terdapat soal akses pasar, sedangkan dalam CEPA terdapat pasal 'Kerja Sama Ekonomi'.

"Sehingga Indonesia dapat memetik manfaat positif dengan negara mitra tersebut," tegas Deddy.

Menurut Deddy, pada putaran ke-7 ini kedua negara menghasilkan pembahasan yang signifikan, baik dalam pembahasan akses pasar maupun pembahasan text agreement. Untuk itu, diharapkan perundingan ini membawa kedua negara satu langkah lebih dekat menuju penyelesaian.

“Jika pada putaran lalu masih terdapat sesi pertukaran pandangan, putaran ini telah mengerucut pada tahapan pembahasan teks dan perundingan akses pasar," imbuh Deddy.

Isu utama IA-CEPA yang dibahas adalah Perdagangan Barang (termasuk Ketentuan Asal Barang, Prosedur Kepabeanan, dan Fasilitasi Perdagangan, Hambatan Teknis Perdagangan, Sanitari dan Phitosanitari), Perdagangan Jasa (termasuk Jasa Keuangan, Pergerakan Perseorangan, Jasa Keuangan, Telekomunikasi), Investasi, Perdagangan Elektronik, Persaingan Usaha, dan Ketentuan Kerangka Kelembagaan. (*)

BERITA REKOMENDASI