Menkeu Pangkas Anggaran 15 Kementerian Ini

JAKARTA (KRjogja.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ada 15 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan pemotongan anggaran terbesar.

Pemotongan ini guna mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Ke-15 K/L yang mendapatkan pemotongan terbesar pada APBN-P 2016 itu adalah:

1. Kementerian Pertahanan Rp7,9 triliun

2. Kementerian PUPR Rp6,9 triliun

3. Kementerian Pertanian Rp5,9 triliun

4. Kementerian Kesehatan Rp5,5 triliun

5. Kementerian Perhubungan Rp4,7 triliun

6. Kemendikbud Rp3,9 triliun

7. Kemenkeu Rp3,5 triliun

8. Kementerian KKP Rp3,05 triliun

9. Polri Rp2,9 triliun

10. Kemendesa PDTT Rp2,08 triliun

11. Kementerian ESDM Rp1,6 triliun

12. Kementerian Agama Rp1,4 triliun

13. Kemenristek Dikti Rp1,3 triliun

14. Kementerian Sosial Rp943 miliar

15. Kementerian LHK Rp871 miliar

Menkeu menegaskan, penghematan belanja K/L sebesar Rp64,7 triliun (di luar penghematan alamiah) ini dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi tidak tercapainya penerimaan perpajakan.

“Perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2016 diperkirakan Rp219,0 triliun lebih rendah dari yang ditargetkan, sebagai dampak perlambatan ekonomi dunia dan domestik serta penurunan harga komoditi minyak, batubara, dan CPO,” jelas Sri Mulyani seperti dilansir Setkab, Jakarta, Jumat (26/08/2016).

Menurut Menkeu, penghematan belanja diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan realokasi belanja kepada kegiatan yang lebih produktif, serta tetap menjaga pemenuhan belanja-belanja wajib seperti gaji dan tunjangan pegawai, operasional dan pemeliharaan perkantoran, bantuan sosial, dan belanja-belanja yang sudah dikontrakkan.

“Penghematan utamanya dilakukan terhadap belanja honorarium perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor, serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya yang merupakan hasil efisiensi,” terang Menkeu

Sementara belanja Kementerian/Lembaga tetap diprioritaskan pada infrastruktur, penurunan kesenjangan pendapatan, penurunan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. (*)

 

BERITA REKOMENDASI