OJK Kaji Keringanan bagi Debitor Bencana Selat Sunda

JAKARTA, KRJOGJA.com – Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Industri Keuangan dan Non Bank (IKNB) II  M Ichsanuddin menjelaskan, OJK tengah mempertimbangkan kebijakan keringanan  bagi para debitur terdampak bencana Tsunami Selat Sunda. 

“Kemungkinan ada relaksasi. Kalau di perusahaan pembiayaan tempat kami biasanya relaksasi itu di antaranya untuk angsuran jangan ada denda dulu yang berlangsung 3 hingga 24 bulan," katanya di Jakarta, Kamis (10/1).

Dikatakan, kebijakan pemberian perlakuan khusus tersebut sebelumnya telah diterapkan terhadap kredit dan pembiayaan syariah perbankan, debitur, atau proyek yang berada di lokasi bencana alam gempa di Palu, Sulteng.

Menurutnya, OJK telah berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk melakukan pendataan terdapat perusahaan pembiayaan yang terkena dampak bencana tsunami Selat Sunda. Menurut data APPI per 28 Desember 2018 ada sebanyak 15.222 debitur dengan potensi kerugian sebesar Rp 707,86 miliar atau sebesar 23,81 persen dari total piutang pembiayaan di wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Tenggamus dan Pesawaran. 

Diperkirakan musibah tsunami Selat Sunda di Banten mempunyai potensi klaim asuransi sebesar Rp 15,9 triliun, namun seberapa besar yang dapat direalisasikan masih dikaji oleh OJK. "Pengalaman selama ini dari 10 daerah terkena bencana di tanah air,  klaim asuransi terbesar terjadi di Padang mencapai 78,3 persen atau Rp 1,4 triliun terealisasi Rp 1,2 triliun dan Aceh sebesar 77 persen dari Rp 950 miliar terealisasi Rp  746 miliar. (Lmg)

 

BERITA REKOMENDASI