OJK : Keuangan Syariah Butuh Suntikan Modal

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua Dewan Komisioner Otorias Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan, kehadiran  industri keuangan syariah di Indonesia saat ini belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Memiliki penduduk muslim terbanyak ke dua di dunia, market share industri syariah di Indonesia masih 5,3 persen, masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan konvensional.

"Ini tantangan utama bagaimana kehadiran keuangan syariah ini memberikan nilai tambah kepada masyarakat," kata Wimboh pada acara diskusi industri syaiah dan pemerataan perekonomian di Jakarta, Kamis (05/10/2017).

Dikatakan, peran keuangan syariah dalam pemerataan perekonomian nasional belum bisa berbuat banyak, pasalnya pembiayaan masih di pegang konvesional terutama untuk ke sektor korporat dan ritel, sedangkan keuangan syariah modalnya terbatas dan  hanya mampu untuk sektor usaha kecil atau konsumer.

"Untuk pembiayaan dengan skala besar, keuangan syariah tidak mampu ikut dalam pembiayaan yang besar karena modalnya kurang dan hanya bisa dalam pembiayaan untuk rakyat kecil atau sektor konsumer," tegasnya.

Jadi tambah Wimboh, tantangan ke depan agar keuangan syariah bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat antara lain produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, produk yang inovatif dan model yang bagus sehingga mampu bersaing, perlu dukungan modal karena modalnya terbatas.

Wimboh menambahkan hingga Juli 2017, total aset perbankan syariah mencapai Rp 380 triliun atau hanya 3,32 persen dari total aset perbankan nasional.
Sementara aset industri keuangan non bank (IKNB) Syariah mencapai Rp 99,15 triliun. Sedangkan aset Asuransi syariah mencapai Rp 38,66 triliun,  Untuk pembiayaan syariah mencapai Rp 37,6 triliun dan IKNB lainnya mencapai 22,88 triliun.

Dirut Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengakui pemerataan ekonomi dari keuangan syariah belum merata di Indonesia. Pasalnya manfaat keuangan syariah masih terkonsentrasi di pulau Jawa yakni mencapai 52 persen, di Sumatera mencapai 22 persen, Kalimantan baru 8 persen, Sulawesi 8 persen, dan wilayah lainnya hanya 10 persen. Sedangkan literasi keuangan syariah baru mencapai 8 persen, sedangkan konvensional mencapai 30 persen. (Lmg)
 

BERITA REKOMENDASI