Pemerintah Beri Penghargaan Jamsos Bagi Pemda dan Pengusaha

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan terkait implementasi jaminan sosial (Jamsos) ketenagakerjaan berupa piala Paritrana yang berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya Perlindungan.

"Pemberian penghargaan ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia, sesuai amanat UU SJSN dan UU BPJS sehingga seluruh pekerja  memiliki jaring pengaman ketika mengalami risiko sosial karena hilangnya penghasilan sebagai dampak kecelakaan kerja, hari tua dan kematian," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto saat peluncuran penghargaan Paritrana bersama Sekretaris Kemenko PMK, Satya Sananugraha di Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Tujuan pemberian apresiasi ini, menurutnya, untuk meningkatkan kepedulian (awareness) dan citra positif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemerintah, perusahaan dan masyarakat serta meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam meningkatkan cakupan kepesertaan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan telah menetapkan beberapa kriteria penilaian bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, antara lain Regulasi, yaitu produk hukum yang diterbitkan terkait dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu, jelasnya, juga menilai inisiatif dan peran  dari pemerintah provinsi dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial ketenegakerjaan. 

Sementara kriteria penilaian bagi perusahaan yang meliputi besar, menengah, dan UMKM yaitu tertib administrasi, dilihat pada pemenuhan kriteria kewajiban administrasinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik ketertiban terhadap data upah yang dilaporkan, maupun waktu pembayaran iuran. Kepatuhan juga dinilai, dilihat pada pemenuhan kewajiban hukum terhadap perlindungan tenaga kerja, baik terhadap upah maupun program yang diikutsertakan. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI