Pemerintah Pangkas Anggaran Rp133,8 T

JAKARTA (KRjogja.com)- Pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat untuk memangkas anggaran sebesar Rp133,8 triliun pada belanja negara tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna tentang nota keuangan 2017 dan postur APBN 2017 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Sri Mulyani menyebutkan, pemangkasan anggaran yang sebesar Rp133,8 triliun secara prinsip telah disetujui oleh Presiden Jokowi pada saat Sidang Kabinet Paripurna tentang nota keuangan 2017 dan postur APBN 2017.

"Jadi yang disampaikan presiden adalah tetap menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menjaga momentum kegiatan ekonomi sehinggga kesempatan kerja bisa terus dilakukan, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Juga diminta untuk perbaikan dalam pelaksanaan APBN dengan prinsip efisiensi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebutkan, pemangkasan anggaran pada APBN 2016 yang totalnya Rp133,8 triliun berasal dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp65 triliun dan anggaran dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.

"Pengurangan terutama ditujukan untuk aktivitas yang dianggap tidak betul-betul menunjang prioritas. Terutama berkaitan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan dan bahkan termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah yang belum dianggap prioritas saat ini," katanya.

Pemangkasan anggaran, kata Sri Mulyani, dikarenakan untuk menjadikan APBN 2017 tetap sebagai instrumen fiskal yang kredibel dan lebih solid.

Apalagi, sambung Sri Mulyani, jika dilihat dari realisasi APBN dua tahun terakhir yang mana sektor pajak menjadi sektor yang tertekan dengan jatuhnya harga komoditas seperti migas, batubara, sawit dan pertambangan lainnya.

Selain itu, pemangkasan anggaran APBN 2016 yang sebesar Rp133,8 triliun juga melihat dari sektor perdagangan, konstruksi yang tertekan dari sisi volume aktivitas. "Sampai hari ini kita melihat bahwa sektor tersebut pertumbuhannya hanya separuh dari tahun sebelumnya," tambahnya.

Untuk merealisasikan pemangkasan anggaran tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan, akan melakukan penyisiran anggaran bersama dengan Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro dan seluruh menteri koordinator.

Sedangkan untuk porsi anggaran daerah yang dikurangi, dilihat dari beberapa daerah yang memang harus dikurangi, yang lebih karena persoalan bagi hasil atau penerimaan pajaknya lebih kecil, maka otomatis penerimaan dana bagi hasil di daerah juga akan dikurangi.

"Sedangkan yang lainnya kami akan mencoba agar APBN tetap bisa memiliki ruang untuk membuat ekonomi tumbuh sehat namun dengan akurasi dari belanja maupun dari sisi penerimaan. Sehingga pemerintah bisa membangun konfiden dalam perekonomian," tukasnya.    (*)

 

 

BERITA REKOMENDASI