Pemerintah Reformasi Industri Keuangan Non Bank

JAKARTA, KRJOGJA.com – Presiden RI Joko Widodo mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) untuk mereformasi Industri Keuangan Non Bank( IKNB) seperti asuransi dan dana pensiun.

"Saya setuju bahwa perlu reformasi di bidang IKNB baik asuransi maupun dana pensiun dan lainnya. Ini penting dan ini saatnya kita melakukan reformasi," kata Presiden dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), di Jakarta, Kamis (16/1).

Jokowi menegaskan industri perbankan melakukan reformasi pada periode 2000-2005 dan hasilnya sektor keuangan stabil dan dapat dipercaya investor.

Menurutnya IKNB yang perlu direformasi terutama dari  di sisi pengaturan, pengawasan, maupun permodalan. Dan yang lebih penting dari siis. Sisi prudensial, transparansi dan manajemen risikonya. 
“Semuanya. Jangan sampe ada distrust dan mengganggu ekonomi secara umum. Ini dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan industri asuransi membutuhkan perhatian lebih serius untuk memperbaiki governance, kehati- hatian dan kinerjanya. Setidaknya dibutuhkan reformasi dalam bentuk pengaturan, pengawasan dan permodalan.

"Preminya masih tumbuh jadi tidak terimbas isu yang kita tangani tapi kita butuh perhatian lebih serius karena industri ini belum pernah kita reform berbeda waktu 97- 98 kita butuh waktu 5 tahun reformasi," ujarnya.

Menurutnya, OJK akan mengeluarkan pedoman manajemen risiko dan governance serta format laporan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas investasi, proyeksi likuiditas dan solvabilitas.

Ke depan OJK meminta seluruh Direksi Lembaga Keuangan Non Bank untuk segera melihat kembali lebih rinci kinerja perusahaannya dan melakukan corrective action yang diperlukan. “OJK berkomitmen penuh jika menemukan indikasi pelanggaran hukum akan dilaporkan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Wimboh. (Lmg)

OJK

BERITA REKOMENDASI