Pemerintah Tambah Penempadan Dana UKMM di Bank BUMN

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepala Badan Kebijakan Fiskal ( BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah akan menambah penempatan dana di bank jilid II. Rencananya dengan penambahan tambahan dana tersebut penyalurannya dananya juga akan diubah, tidak hanya untuk modal kerja usaha mikro kecil menengah ( UMKM) saja, tetapi di perlebar ke sektor korporasi.

Sedangkan penempatan dana di bank ini tidak hanya untuk bank Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara) seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN, tapi juga bank swasta dan juga Bank Pembangunan Daerah ( BPD). “Penempatan dana jilid II ini akan diperluas, tidak hanya untuk modal kerja UMKM saja, tetapi juga untuk korporasi, bank penyalurnya juga akan lebih banyak lagi, tidak hanya Himbara tetapi juga bank swasta lain dan BPD,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal ( BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, pada acara media breafing, secara virtual di Jakarta, Jumat (24/7).

Dikatakan, alasan dikutinya BPD sebagai bank untuk penempatan dana pemerintah ini, karena BPD berhubungan langsung ke daerah terutama bagi masyarakat yang ingin kredit modal kerja. Selain itu, melihat progres penempatan dana pemerintah yang pertama di Himbara, sebesar Rp 30 triliun, belum genap satu bulan dana tersebut dikucurkan sudah bahkan tercipta modal kerja sebesar Rp 36 triliun. Sedangkan targetnya selama 3 bulan target penyalurannya mencapai Rp 90 triliun.

BERITA REKOMENDASI