Penerapan Biaya Top Up Hambat Perkembangan E-Money

JAKARTA, KRJOGJA.com – Bank Indonesia (BI) berencana mengizinkan bank untuk mengenakan fee atau biaya saat melakukan top up electronic money (e-money) atau uang elektronik. Sehingga, nantinya masyarakat tidak lagi menikmati insentif saat isi ulang e-money. 

Direktur Eksekutif Institute die Developmnet of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai bahwa upaya ini kurang tepat. Pasalnya, saat ini pemerintah tengah berupaya mendorong tingkat pemakaian e-money.

"Dengan rencana ini malah orang mesti mikir walaupun biaya tidak banyak. Apalagi tingkat literasi masih rendah meskipun biaya cuma rendah tapi orang mikir ngapain harus mengeluarkan biaya," ujarnya saat dihubungi Okezone. 
Menurutnya, untuk menarik minat masyarakat, maka insentif yang ada harus tetap dipertahankan. Bukan malah memberikan beban biaya kepada masyarakat. "Jadi kan gini, kita ingin mendorong masyarakat untuk menggunakan uang elektronik, gerakan nontunai, berarti mestinya supaya masyarakat tertarik dikasih insentif," jelas dia. 

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, mengatakan bahwa  kebijakan ini sengaja diterapkan agar bank memiliki semangat untuk menyediakan layanan top up e-money. (*)

BERITA REKOMENDASI