Setelah Voting, Perdamaian KSP Indosurya Disetujui

JAKARTA,KRJOGJA.com – Perselisihan antara Koperasi Simpan-Pinjam (KSP) Indosurya Cipta dengan para nasabah atau kreditur berujung damai. Menyusul proposal perdamaian yang ditawarkan KSP Indosurya disetujui oleh mayoritas anggota, lewat voting.

Voting di rapat kreditur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri 4.724 anggota mewakili 1,1 juta lainnya menghasilkan bahwa 73,41 persen nasabah menyatakan sepakat dengan rencana perdamaian KSP Indosurya. Sedangkan 26,59 persen lainnya menolak usulan damai tersebut. Hasil voting segera disahkan oleh majelis hakim. “Hasil Voting kreditur atas rencana Perdamaian: Setuju 73,4%, Tidak Setuju 26,6%,” ujar Sukisari pengurus PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2020).

Menurut Juniver Girsang, kuasa hukum Indosurya, dengan disetujui oleh mayoritas nasabah, usulan-usulan yang ditawarkan KSP Indosurya secara rasional bisa dipahami dan disetujui. Selanjutnya tinggal Indosurya melaksanakan apa yang sudah disampaikan dalam proposal. “Kita doakan semua berjalan dengan baik. Dengan harapan ini akan berjalan baik dan tentu harus ada ada kerja sama dengan para kreditur ke depan,” katanya.

Mengenai mekanisme pembayaran, lanjutnya, dalam proposal disebutkan jadwal-jadwal yang telah disepakati dan bakal dipatuhi KSP Indosurya. Dengan dilaksanakan jadwal tersebut, nasabah atau kreditur akan mulai menerima dana mereka sesuai waktu yang disepakati pada saat PKPU. Indosurya akan mempertanggungjawabkan kewajibannya terhadap nasabah. Selain itu, dengan hasil voting tersebut, Juniver menegaskan tak ada lagi alasan untuk kembali mengajukan PKPU terhadap KSP Indosurya.

“Karena ini adalah memutuskan atau menetapkan bahwa ada kewajiban dari Indosurya dan sudah disepakati pada saat PKPU, makanya disebut homologasi atau kesepakatan antara kreditur dan debitur. Kalau ada yang gugat itu mengada-ada, cari muka, cari perhatian. Kalau dia seorang lawyer atau mengerti proses di dalam beracara PKPU, tentu tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada dasar hukumnya,” tegasnya.

BERITA REKOMENDASI