Soal Asabri, Ini Kata OJK

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Wimboh Santoso mengatakan, OJK menyatakan tak terlibat dalam pengawasan  PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) karena dibatasi oleh peraturan pemerintah no. 102 tahun 2015.

Karena itu, kata Wimboh sampai saat ini tidak banyak bisa berbuat terkait isu yang menyeruak terkait perusahaan asuransi pelat merah tersebut. "Ini ada PP (Nomor 102 tahun 2015) yang melakukan pengawasan eksternalnya bukan kita. Ada instansi lain. OJK tidak termasuk dalam pengawas eksternal Asabri," kata Wimboh Santoso usia Pelantikan Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kemenkeu, di Jakarta, Senin (13/1).

Wimboh mengatakan lembaga-lembaga terkait itu diatur dalam Pasal 54 PP No. 102 Tahun 2015. Adapun pengawasan eksternal asuransi ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri dan TNI; Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta auditor independen.

Lalu Kementerian Keuangan juga tercatat ikut menjadi pengawas eksternal melalui inspektorat jenderal. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak termasuk sebagai salah satu lembaga yang ditugasi untuk mengawasi Asabri. “Pengawasan eksternal secara formal tidak memberikan," ucap Wimboh.

Wimboh Santoso menjelaskan jika Asabri tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, Pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin keberlangsungan program. Kebijakan khusus yang diambil pemerintah pusat tersebut, dapat dilakukan ketika terjadi krisis keuangan, kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, atau terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi solvabilitas Asabri. (Lmg)

 

BERITA REKOMENDASI