Inilah, ‘PR’ Besar Pemerintah Wujudkan Reforma Agraria

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah berusaha untuk melakukan percepatan program reforma agraria. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (AT/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, langkah awal untuk melakukan percepatan adalah dengan merapatkan barisan dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang terkait baik dipusat maupun daerah. Karena menurutnya dalam menjalankan program ini, butuh dukungan semua pihak yang terkait agar berjalan dengan cepat dan lancar.

Seperti diketahui, hari ini telah terbentuk kelembagaan reforma agraria baik secara nasional di ketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di tingkat pusat diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN, maupun di tingkat provinsi yang diketuai oleh Gubernur. Ini sebagai langkah maju sehingga pelaksanaan Reforma Agraria baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

"Perlu dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan reforma agraria. Di pusat Ketuanya Pak Menko Perekonomian, pelaksanaanya Pak Menteri ATR. Di daerah pak Gubernur di Kabupaten juga begitu," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Setelah tim terbentuk maka, dalam rangka melakukan percepatan. Ada dua tugas penting amyang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah bagaimana melakukan langkah penyelesaian tanah kawasan hutan dan mendata dan mendaftarkan tanah secara sistematis. (*)

 

 

BERITA REKOMENDASI