Kasus Pinjol Ilegal, BI Larang Penyedia Jasa Pembayaran Non Bank Berafiliasi

user
danar 29 Oktober 2021, 18:30 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam menangani dan memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah memakan banyak korban. Dalam hal ini BI melarang penyedia jasa pembayaran (PJP) non bank untuk memfasilitasi atau pun berafiliasi dengan penyelenggaraan pinjol ilegal yang masih marak meski ribuan pinjol ilegal telah dihentikan operasinya.

Asisten Direktur Kantor Perwakilan BI DIY Andi Adityaning Palupi mengatakan pihaknya mendukung upaya memerangi pinjol ilegal yang semakin meresahkan sepak terjangnya saat ini. Dari sisi BI, pihaknya terus menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia yang sehat, kuat dan berkontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional.

"Dukungan yang diberikan BI sebagai penyelenggara sistem pembayaran nasional, BI melakukan pengawasan terhadap financial technology (fintech) tetapi yang penyedia jasa pembayaran non bank. Kepada mereka kita menekankan untuk terus menjaga kehati-hatian dalam melakukan transaksi dan BI melarang keras fintech payment ini untuk berafiliasi dengan pinjol-pinjol ilegal," ujarnya di Yogyakarta, Jumat (29/10/2021).

Andi menegaskan jika dalam pengawasan, BI menemukan ada hubungan langsung dengan pinjol ilegal maka pihak penyelenggara fintech payment tersebut akan langsung dikenakan sanksi administratif atau pilihan terakhir pencabutan izin sementara. Seluruh kantor perwakilan BI di dalam negeri yang berjumlah 46 kantor perwakilan tengah difokuskan dalam program pengembangan UMKM mitra binaan Dinas Koperasi dan UKM setempat, termasuk Kantor Perwakilan BI DIY.

"BI rutin melakukan peningkatan inklusi keuangan dengan mencoba meng-onboarding-kan pembiayaan UMKM setiap tahunnya. Disini, BI menegaskan agar UMKM harus berhati-hati untuk memperoleh pinjaman baik itu melalui pinjol maupun perbankan. UMKM harus sadar diri, artinya sesuai dengan skala usahanya jika akan mengajukan pinjaman," tandasnya.

Pelaku usaha dibagi ada yang mikro, kecil dan menengah, sehingga mereka sendirilah yang harus mengetahui skala usahanya sendiri. Pelaku UMKM bisa mengukur kemampuan bayar berikut bunganya apabila mengajukan pinjaman atau kredit. Semisal bagi pelaku usaha mikro mengarah pada kredit yang bersubsidi, sedangkan pelaku usaha level kecil dan menengah sudah bisa mengakses kredit komersial perbankan maupun lembaga keuangan formal lainnya.

"Berkaca pada kejadian ini, maka butuh komitmen seluruh instansi, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun BI, Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Inklusi keuangan sudah cukup tinggi sekarang, tetapi literasinya yang masih perlu ditingkatkan," ungkap Andi.

Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) BI DIY ini menyebut pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan dan perbankan itu masih perlu ditingkatkan, termasuk konsekuensinya juga perlu ditingkatkan. Pinjaman jangan dianggap sebagai tambahan penghasilan, tetapi merupakan hutang yang akan memberikan tanggung jawab beban pembayarannya.

"BI telah menurunkan BI rate sebesar 3,5 persen yang terendah selama lima tahun. Dengan penurunan suku bunga acuan ini diharapkan intermediasi keuangan bisa dapat berjalan," imbuh Andi. (Ira)

Credits

Bagikan