Sektor Riil Didorong Terapkan Digital Transaksi Non Tunai

user
Ary B Prass 14 Oktober 2021, 19:57 WIB
untitled

KARANGANYAR, KRJOGJA.com- Pelaku pasar di sektor riil didorong mengaplikasikan transaksi digital non tunai. Harapannya, semua lapisan masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam transaksi tersebut.

"Pakai digitalisasi dalam bertransaksi itu lebih unggul, lebih menguntungkan. Apalagi di masa pandemi," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Solo, Gunawan Purbowo kepada wartawan usai memberi pengarahan Tim Digitalisasi Daerah di Setda Pemkab Karanganyar, Rabu (13/10/2021).

Gunawan memaparkan selama ini transaksi digital keuangan baru dinikmati kalangan tertentu di tempat tertentu seperti di mal, di pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Saat ini terjadi sudah perubahan sistem transaksi digital keuangan. Dulu transaksi digital keuangan menggunakan alat Electronic Data Capture (EDC), yakni sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antarrekening bank.

Kini transaksi digital keuangan dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Yakni menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Keunggulan digitalisasi ini adalah bersifat inklusi, artinya semua lapisan masyarakat juga dapat menikmati. Ia mengakui butuh energi ekstra menciptakan kondisi seperti itu. Namun bukan mustahil.

"Pemerintah daerah bisa memulainya dengan mengaplikasikannya dulu. Apalagi sesuai arahan presiden, diperlukan percepatan infrastruktur digitalisasi dan roadmap transformasi digital," katanya.

Berdasarkan survei, pemakaian transaksi digital meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sampai 11,1 persen. Selain itu, KPK memasukkan kriteria digital transaksi pemerintah daerah pada pemeriksaan transaransi keuangan.

Lebih lanjut dikatakan, segala transaksi keuangan pemerintah daerah diimbau nontunai. Termasuk pemberian bantuan sosial.

"Bansos didorong nontunai. Data transaksi keuangan jelas. Realisasi juga lebih tinggi," katanya.

BI mengapresiasi pemerintah daerah dan komunitas sektor riil yang menerapkan digital transaksi. Di Kabupaten Karanganyar, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) padatriwulan II 2021 menjadi 88,5 persen dan menempati peringkat 16 dari 508 Kota/Kabupaten se-Indonesia.

Nilai tersebut masuk Tahap Daerah Digital. Capaian ETPD di Karanganyar seperti pembayaran pajak daerah melalui aplikasi SIPP Pakde, e retribusi di Pasar Nglano dan Pasar Matesih, e ticketing di Candi Sukuh dan Candi Ceto, e KiR Si Banter dan pembayaran pajak kendaraan bermotor e Samsat Sakpole.

 “Digitalisasi mengarah kepada optimalisasi pendapatan, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Selama ini sudah kita lakukan dengan aplikasi yang arahnya ke e-pajak dan e-retribusi, e-tiket, serta QRIS di Pasar Ngalo dan Pasar Matesih,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Kurniadi Maulato. (Lim)

Credits

Bagikan