Terkait Pinjol, SWI Perkuat Edukasi dan Literasi Keuangan Masyarakat

user
danar 11 Juni 2021, 07:10 WIB
untitled

SLEMAN, KRJOGJA.com - Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menutup investasi bodong dan memblokir sejumlah fintech peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman online (pinjol) ilegal. Selain itu, SWI meminta masyarakat tidak gampang tergoda untuk investasi mata uang virtual atau uang kripto yang tengah digandrungi masyarakat karena harganya yang melonjak. Untuk itu, SWI terus berupaya meningkatkan edukasi dan literasi guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat seiring maraknya investasi bodong, pinjol abal-abal dan investasi uang kripto yang sedang viral saat ini.

Ketua SWI Tongam Lumban Tobing mengatakan pihaknya terus meningkatkan edukasi melalui berbagai program supaya masyarakat waspada terhadap investasi bodong maupun pinjol ilegal dengan melibatkan SWI Daerah maupun segenap stakeholder terkait lainnya. Selain meningkatkan edukasi, pihaknya pun berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat supaya melek investasi.

"Beberapa kasus investasi bodong mulai dari Top Cash, EDC Cash hingga pinjol masih terus terjadi, bahkan semakin marak maka seharusnya menjadi pengalaman bagi kita. Investasi ilegal ini masih marak dapat dilihat dari sisi pelaku yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi meskipun sudah diblokir pasti muncul lagi," ujarnya usai Rapat Koordinasi Satgas Waspada Investasi Daerah DIY dan Focus Group Discussion (FGD) di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Kamis (10/6/2021).

Tongam menjelaskan dari sisi lainnya dari masyarakat sendiri yang masih kurang literasi untuk mengenal produk-produk uang dan investasi. Sebab perilaku masyarakat yang mudah tergiur cepat dapat keuntungan berlipat ganda dalam waktu yang singkat dengan bunga yang tidak masuk akal dan tanpa memikirkan resikonya. Sehingga masyarakat masih perlu ditingkatkan literasi keuangan lebih baik lagi.

"Yang menjadi tujuan kita adalah literasi, jika ada penawaran investasi dengan iming-iming tinggi justru maka terapkan 2L yaitu Legal dan Logis. Cek kelegalan dan jangan sampai diikuti, kemudian logis rasional apakah bisa mendapatkan keuntungan besar atau kaya hanya dalam satu hari ? Itu tidak mungkin. Investasi ilegal ini modusnya sangat banyak jadi bisa kita berantas dengan kunci 2L itu," tandasnya.

SWI juga menyoroti kasus seorang guru di Semarang yang terlilit utang pinjol hingga ratusan juta dan kasus-kasus pinjol lainnya yang sedang marak sekarang ini. OJK telah memblokir setidaknya 3.193 pinjol ilegal. Data yang ada di 138 pinjol legal ini telah memiliki 55 juta rekening nasabah dengan outstanding Rp 18 triliun.

"Jadi sebenarnya pinjol ini sangat membantu nasabahnya, karena tujuannya menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani sektor jasa keuangan. Tapi masalahnya, banyak yang masuk ke pinjol ilegal karena sangat mudah meminjam tapi akibatnya sangat berbahaya dengan fee dan bunga sangat tinggi. Yang paling berbahaya lagi, jika minta akses data dan kontak handphone nasabah. Data itu akan digunakan untuk penagihan apabila tidak bayar lalu di teror dan sebagainya sehingga sangat berbahaya sekali," ungkap Tongam.

SWI tidak menampik meskipun sudah memblokir ribuan pinjol tersebut, namun tetap menjamur pinjol-pinjol lainnya, ibaratnya mati satu tumbuh seribu karena banyak servernya di luar negeri. Oleh karena itu, OJK terus menerus melakukan pemblokiran pinjol ilegal tersebut dan merespon dari sisi edukasi masyarakat agar meminjam secara cerdas. Tipsnya jika ingin meminjam pinjol yaitu pinjamlah di pinjol yang terdaftar di OJK, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar, pinjam untuk keperluan produktif serta pahami resikonya terlebih dulu.

"Bagi masyarakat yang sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal segera tinggalkan dengan melunasi pinjaman. Jika sudah diteror dan diintimidasi segera di blokir dan segera informasikan semua kontak Anda lalu laporkan ke polisi," tegas Tongam.

Kasubdit II/Ekonomi Khusus Polda DIY Hario Duta Pamungkas menambahkan penanganan pinjol adalah kolaborasi antara pihak perbankan dengan tim cyber kepolisian. Beberapa aduan masyarakat yang telah diterima Polda DIY terkait tersebarnya identitas peminjam kepada pihak ketiga sehingga dilakukan pengancaman untuk disebar data dirinya.

"Kami sementara masih menangani tiga perkara yang dalam proses penyelidikan, selebihnya masyarakat mengadu lebih cenderung kepada konsultasi murni masalah hutang piutang pinjol antara lain tidak bisa membayar pinjol lalu gali lubang tutup lobang dengan mendaftar di aplikasi lain. Jika ada tindakan yang masuk dalam pidana seperti intimidasi, ancaman dan sebagainya sudah pasti akan tindaklanjuti," jelasnya.

Hario mengaku kesulitan yang dihadapi pihaknya adalah para pelaku memang menyembunyikan data-data untuk mengambil data orang lain sehingga sulit ditelusuri. Polda DIY butuh waktu melakukan penelusuran apabila ada aduan pinjol terkait identitas para pelaku yang kebanyakan merupakan pihak ketiga dan ada faktor ketidaksengajaan peminjam mengizinkan pinjol untuk mengakses data dari seluruh ponselnya. (Ira)

Kredit

Bagikan