Holding Ultra Mikro Dinilai Tidak Tepat

user
tomi 09 April 2021, 07:50 WIB
untitled

JAKARTA.KRJOGJA.com- Rencana Pemerintah membentuk holding BUMN ultra mikro tidak tepat. Kebijakan ini dapat berdampak negatif bagi kepentingan negara dan bisa mengesampingkan kewenangan rakyat.

"Kami di DPR sudah memberi masukan kepada Menteri BUMN agar rencana holding ini dibatalkan,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Forum Jurnalis Ekonomi dan Bisnis (FORJES), Kamis (08/04/2021).

Anis menilai, pembentukan holding mikro antara PT Pegadaian, PT BRI dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) lebih banyak mudharatnya. Dia di Komis XI DPR RI sebagai mitra kerja Menteri BUMN, sudah banyak menyampaikan pertimbangan tentang menfaat dan mudharat merger tiga BUMN tersebut.

Di sisi lain, para pegawai PT Pegadaian juga sudah menyampaikan surat kepada Presiden tentang keberatan rencana merger  tersebut. “Seharusnya keberatan para pegawai tersebut bisa menjadi pertimbangan Presiden dalam mengambil kebijakan merger  tiga BUMN ini,” ujarnya.

Holding ultra mikro bisa berdampak negatif bagi kepentingan negara. Karena akan menafikan kewenangan rakyat yang berasaskan kekeluargaan dengan hilangnya status BUMN (PT Pegadaian & PT Permodalan Nasional Madani), karena sudah melebur menjadi anak perusahaan BUMN.

Senada dengan Anis Byarwati, Ekonom senior Faisal Basri menilai holding Pegadaian, BRI dan PNM tidak menciptakan nilai tambah. Justru ketika terjadi merger peran Pegadian dan PNM yang selama ini dekat dengan masyarakat dan menjadi andalan masyarakat memperoleh dana dengan cepat akan hilang.

"Bagi BRI sebaiknya melakukan konsolidasi dengan sesama bank, biarkan Pegadaian dan PNM beraktivitas sesuai peran masing-masing,” saran Faisal.

Sementara itu, Piter Abdullah, Pengamat Kebijakan Publik Core Indonesia menilai, keberadaan Pegadaian dan PNM  sudah diterima masyarakat. “Ketika Pegadaian dan PNM mandiri, mereka memiliki kebebasan untuk bisa memberikan pinjaman kepada nasabah. Namun ketika jadi anak perusahaan saat merger, kemandirian itu tidak ada lagi, sehingga ekonomi mengalami kerugian. Masyarakat tidak lagi bisa memperoleh dana dengan cepat,” ungkapnya.

Menurut Piter, yang dibutuhkan usaha mikro dan kecil, tidak sekedar kucuran kredit, tetapi perhatian dan pembinaan. Hal itu sudah dilakukan Pegadaian dan PNM. (Imd).

Kredit

Bagikan