Bank Mandiri Terbitkan 22,8 Juta E-Money

user
tomi 25 Februari 2021, 15:11 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - VP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan, hingga akhir 2020, Bank Mandiri telah menerbitkan kartu prabayar berlogo Mandiri e money mencapai 22,8 juta kartu dengan frekuensi transaksi 867 juta transaksi senilai Rp 14 triliun. Saat ini pangsa pasar Mandiri E money berada di kisaran 70 persen dari total industri uang elektronik.

“Pada akhir 2020, Bank Mandiri telah menerbitkan kartu prabayar berlogo Mandiri e money mencapai 22,8 juta kartu dengan frekuensi transaksi 867 juta transaksi senilai Rp14 triliun. Saat ini pangsa pasar Mandiri E money berada di kisaran 70 persen dari total industri uang elektronik,” kata SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi, pada webinar "Digitalisasi Perparkiran, Siapa Diuntungkan?", di Jakarta, Rabu (24/2).

Menyinggung tentang perparkiran, Thomas mengatakan, ada sedikitnya tiga bentuk dukungan yang bisa diberikan perbankan dalam mendigitalkan perpakiran di Indonesia. Ketiga hal tersebut antara lain, menjadi acquiring bank partner, pengelolaan cash management partner, dan business partner integrator.

Terkait peran sebagai acquiring bank bagi pengelola, Thomas mengatakan Bank Mandiri bisa menerima pembayaran dari berbagai macam metode pembayaran, mulai dari kartu uang elektronik Mandiri e-Money, pembayaran berbasis server seperti Link Aja, QRIS online/offline, hingga kartu debit dan kredit.

"Intinya, banyak sekali metode pembayaran yang bisa kita proses. Ini memberi keleluasaan bagi nasabah untuk memilih metode pembayaran," katanya.

Dalam hal cash management partner bagi pengelola parkir dan pemda, Thomas mengatakan Bank Mandiri menyediakan layanan manajemen kas untuk memenuhi kebutuhan collection dan payment bagi operator parkir. Salah satunya adalah settlement dana dan splitting fee transaksi parkir. "Semuanya sudah otomatis dan by system. Sangat transparan dan data bisa kita sajikan secara akurat," ujar dia,

Sedangkan sebagai business partner integrator, kata dia, Bank Mandiri memiliki hubungan kemitraan yang kuat dengan retail merchant, e-commerce, fintech, property management dan developer, serta juga instansi/lembaga di pusat dan daerah, yang dapat disinergikan dengan operator di industri perparkiran untuk memperluas dan memperkuat kerja sama bisnis.

"Saat ini Bank Mandiri menjadi partner bagi lebih dari 41 operator parkir dengan ribuan lokasi parkir tersebar di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, para stakeholder atau pemangku kepentingan terkait terus mendorong digitalisasi perparkiran karena memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain memudahkan pengelola, digitalisasi perparkiran juga membuat masyarakat memiliki rasa aman dan nyaman saat menggunakan jasa parkir.

Bahkan Pemprov DKI telah membuat aplikasi bernama Jakparkir sebagai bentuk digitalisasi pengelolaan parkir di Ibu Kota. Pria yang akrab disapa Ariza tersebut mengatakan, Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melaksanakan monitoring dan uji coba aplikasi tersebut di beberapa ruas jalan di DKI Jakarta.

Diharapkan aplikasi Jakparkir tak hanya bermanfaat bagi pengelola, namun juga bagi pengguna karena membantu pengguna jasa parkir mencari parkir dengan mudah dan cepat.

"Dengan menggunakan aplikasi Jakparkir, pengguna jasa parkir dapat memesan slot satuan ruang parkir yang tersedia di ruas jalan yang akan dikunjungi," katanya..

Ariza menyebut, Dengan adanya digitalisasi, pengelola bisa memastikan laporan yang diterima sesuai dengan jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir. Dari sisi transparansi juga disebutnya lebih baik karena setiap laporan transaksi tercatat dan bisa dipantau secara real time. "Tentu, digitalisasi perparkiran juga dapat memberikan kenyamanan bagi pengendara," katanya.

Ariza memaparkan, berdasarkan data APBD Perubahan 2019, pendapatan dari sisi pajak parkiran sangat besar. Jumlahnya mencapai Rp 532 miliar atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 525 miliar. Ia mengungkapkan, Pemprov dan DPRD menilai potensi penerimaan pajak dari parkir sebenarnya bisa mencapai Rp 837 miliar per tahun. Hal tersebut didasarkan pada rata-rata jumlah kendaraan bermotor yang melintas di jalan ibu kota.

Di masa pandemi, pendapatan pajak parkir pada 2020 turun menjadi Rp 352 miliar. Di sisi lain, ketersediaan lahan menganggur di Jakarta masih banyak yang belum termanfaatkan bagi lahan parkir. (Lmg)

Credits

Bagikan