Ekonomi Masih Kontraksi, Empat Lapangan Usaha di DIY Mampu Tumbuh Positif

user
tomi 23 Februari 2021, 01:12 WIB
untitled

YOGYA (KR) - Laju pertumbuhan ekonomi DIY 2020 terkontraksi cukup dalam yaitu sebesar 2,69 persen dan melebih nasional yang terkontraksi sebesar 2,07 persen. Beberapa lapangan usaha mampu tumbuh positif sehingga perekonomian DIY tidak terpuruk lebih dalam, yaitu infokom 19,70 persen, jasa kesehatan 19,18 persen, jasa pendidikan 4,47 persen dan pertanian 4,19 persen.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat MT Panggabean mengatakan pertumbuhan ekonomi di DIY tahun lalu ini berbalik arah dibanding 2019 yang mampu tumbuh sebesar 6,59 peren. Dari sisi penawaran atau Lapangan Usaha (LU), kontraksi perekonomian selama 2020 terjadi pada sebagian besar lapangan usaha, terutama yang berbasis pariwisata.

"Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang luas bagi industri pariwisata DIY. Jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara menurun drastis. Kegiatan transportasi terpuruk, bahkan banyak hotel dan restoran yang berada di ambang kebangkrutan," ujarnya di Yogyakarta, Senin (22/2).

Sahat menegaskan terdapat 11 LU yang mengalami kontraksi, antara lain transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi tertinggi 20,21 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 16,91 persen, jasa lainnya 15,74 persen, konstruksi 15,64 persen dan jasa perusahaan 14,89 persen. LU yang mampu tumbuh positif sehingga perekonomian DIY tidak terpuruk lebih dalam, yaitu infokom, jasa kesehatan, jasa pendidikan dan pertanian pada 2020 lalu.

"Dari sisi pengeluaran, kontraksi perekonomian DIY 2020 sedalam 2,69 persen dipicu kontraksi hampir seluruh komponen pengeluaran. Kecuali perubahan inventori yang mampu tumbuh 6,24 persen dan komponen konsumsi pemerintah tercatat hanya terkontraksi 0,93 persen," tandasnya.

Lebih lanjut, Sahat menuturkan perekonomian DIY triwulan IV 2020 terhadap triwulan III 2020 tumbuh positif 3,18 persen. Pertumbuhan ini utamanya digerakkan aktivitas pengeluaran konsumsi pemerintah yang mampu tumbuh positif sebesar 29,68 persen. Hal ini antara lain karena didorong belanja kesehatan dan sosial untuk penanganan pandemi Covid-19 di DIY.

"Ada indikasi tambahan kebutuhan mendesak untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi tahun ini untuk kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan UMKM maupun dunia usaha" tandasnya.

Guna memenuhi pendanaan bagi kegiatan mendesak tahun ini dan dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Sahat menegaskan perlu dilakukan refocusing atau realokasi belanja guna menjaga defisit. Kemudian realokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk TKDD telah dilakukan pemerintah sesuai dengan arahan Presiden yang difokuskan pada belanja non prioritas dan utamanya penyesuaian pada Belanja Barang dan Belanja Modal non Operasional yang akan diselesaikan pada Februari 2021 ini. (Ira)

Kredit

Bagikan